Pemerintah tampaknya menyadari bahwa tidak ada jalan pintas. Pengembangan E20 dirancang secara bertahap, bukan lompatan tiba-tiba yang berisiko gagal di tengah jalan. Pendekatan gradual ini lebih realistis, meski juga berarti manfaatnya baru akan terasa beberapa tahun ke depan.
Di sisi lain, ada dimensi geopolitik yang tidak bisa diabaikan. Di tengah ketidakpastian pasar energi global, negara yang mampu memenuhi kebutuhan energinya sendiri memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat. Kemandirian energi bukan hanya soal ekonomi — ini juga soal kedaulatan.
Prabowo paham betul logika itu. Latar belakangnya sebagai perwira militer membuatnya membaca ketergantungan energi bukan sebagai masalah teknis semata, melainkan sebagai kerentanan strategis yang harus segera ditambal. Rabu malam itu, ia mengundang para menteri bukan untuk sekadar berdiskusi, melainkan untuk menetapkan arah.
Kini pertanyaannya bukan lagi soal visi. Visi sudah jelas: Indonesia mandiri energi, tebu jadi andalan, etanol menggantikan impor. Pertanyaannya adalah eksekusi. Seberapa cepat dua juta hektare lahan bisa produktif? Seberapa efisien pabrik pengolahan etanol yang akan dibangun Danantara? Dan seberapa konsisten kebijakan ini akan dijalankan, bahkan ketika harga minyak global tiba-tiba turun dan godaan untuk kembali impor menjadi lebih murah?
Sejarah kebijakan energi Indonesia penuh dengan rencana besar yang layu sebelum berkembang. Program bioetanol pernah digagas, lalu senyap. Mandatori biodiesel butuh bertahun-tahun sebelum benar-benar berjalan konsisten. Kali ini, dengan komitmen Presiden yang dinyatakan langsung dari Istana dan keterlibatan Danantara sebagai mesin investasi, ada harapan bahwa ceritanya akan berbeda.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.