Pertemuan Prabowo dan Panglima Jilah seolah menampar kesadaran kolektif bahwa selama ini masyarakat adat terlalu sering menjadi objek kebijakan, bukan subjek. Mereka dibicarakan dalam rapat-rapat di Jakarta, tapi jarang diajak bicara secara langsung. Kali ini, setidaknya secara simbolis, seorang pemimpin Dayak duduk sejajar dengan kepala negara dan membawa pulang instruksi tertulis.
Tentu saja, instruksi presiden tidak otomatis berarti realisasi. Indonesia punya panjang sejarah kebijakan yang lahir di istana namun mati di birokrasi. Jalan di Sanggau belum tentu rampung dalam satu periode pemerintahan. Sekolah Rakyat yang dijanjikan belum tentu tersedia guru yang cukup. Perubahan syarat tato di rekrutmen TNI-Polri belum tentu langsung diterapkan seragam di seluruh satuan.
Masyarakat Dayak pun, dengan kearifan yang sudah terasah berabad-abad, tentu tahu bahwa janji di istana dan kenyataan di pedalaman bisa berbeda langit dan bumi. Mereka sudah terlalu sering mendengar janji pembangunan, lalu menyaksikan ekskavator malah datang untuk mengeruk tanah adat mereka, bukan membangun jalan untuk mereka.
Namun demikian, pertemuan ini tetap punya nilai. Panglima Jilah berhasil membawa isu-isu konkret masyarakat Dayak ke meja presiden. Dan Prabowo, setidaknya secara verbal dan instruksional, merespons dengan serius. Ini modal awal yang tidak boleh disia-siakan.
Kini bola ada di tangan kementerian-kementerian terkait. Apakah instruksi presiden akan dieksekusi dengan sungguh-sungguh, atau hanya akan menjadi arsip cantik di laci birokrasi, itu yang akan menjawab apakah pertemuan Jumat itu benar-benar bermakna bagi jutaan warga Dayak di jantung Borneo.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.