Namun instruksi keempat boleh jadi yang paling mengejutkan sekaligus paling simbolis. Prabowo merespons keinginan warga Dayak untuk bergabung sebagai anggota TNI dan Polri dengan menyatakan bahwa persyaratan rekrutmen akan disesuaikan. Salah satu poin yang disebut secara eksplisit: penggunaan tato bagi masyarakat adat tidak lagi menjadi penghalang.
Bagi suku Dayak, tato bukan sekadar seni tubuh. Ia adalah aksara kulit, catatan perjalanan hidup, penanda status sosial dan spiritual yang diwariskan turun-temurun. Selama bertahun-tahun, syarat bebas tato dalam penerimaan anggota TNI-Polri secara tidak langsung membangun tembok antara negara dan masyarakat adat. Jika instruksi ini benar-benar dieksekusi, tembok itu mulai retak.
Di sisi lain, Panglima Jilah tidak datang hanya untuk meminta. Ia juga membawa komitmen. Di hadapan Presiden, ia menegaskan peran masyarakat adat Dayak dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan, yang kerap menjadi bencana tahunan Kalimantan.
Bagi masyarakat Dayak, hutan bukan komoditas. Ia adalah ibu, pelindung, sumber kehidupan yang dijaga dengan hukum adat jauh sebelum negara ini lahir. Panglima Jilah menyampaikan bahwa para tokoh adat secara aktif melakukan edukasi kepada warganya agar tidak sembarangan membakar lahan, sebuah praktik yang memang ada dalam tradisi bercocok tanam, namun kini harus dikelola dengan lebih bertanggung jawab mengingat dampaknya yang meluas.
Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adat dalam isu karhutla bukan sekadar soal pemadam kebakaran. Ini soal pengetahuan lokal yang selama ini sering diabaikan dalam kebijakan nasional. Warga Dayak tahu kapan musim kering paling berbahaya, tahu di mana titik-titik rawan, tahu bagaimana membaca tanda-tanda alam. Pengetahuan itu, jika dilibatkan secara serius, bisa menjadi senjata yang lebih ampuh dari sekadar helikopter water bombing.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.