Arahan ini mencerminkan kesadaran Prabowo bahwa publik tidak hanya butuh tahu apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga mengapa kebijakan itu diambil. Transparansi bukan soal banyaknya siaran pers, melainkan kejujuran dalam menjelaskan nalar di balik setiap keputusan.
Yang paling menarik dari pertemuan ini adalah penekanan Prabowo soal kritik. Ia secara eksplisit meminta Bakom untuk mendengar, menampung, lalu meneruskan keluhan dan kritik masyarakat langsung ke kementerian dan lembaga terkait—bahkan ke meja presiden sendiri.
Ini bukan sekadar retorika. Prabowo ingin Bakom berfungsi seperti kanal dua arah: informasi mengalir dari pemerintah ke rakyat, dan suara rakyat mengalir balik ke pemerintah. Sebuah mekanisme umpan balik yang selama ini kerap absen dalam birokrasi.
Sekretariat Kabinet menegaskan bahwa presiden tidak ingin Bakom hanya menjadi lembaga penyebar informasi. “Presiden juga mengingatkan agar Badan Komunikasi Pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden,” tulis Setkab.
Pertemuan di kediaman presiden itu juga membahas upaya membangun komunikasi yang lebih terbuka, dialogis, dan berkesinambungan. Prabowo ingin relasi antara pemerintah, media, dan masyarakat tidak sekadar seremonial, melainkan substansial dan hidup.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.