Ketahanan pangan memang bukan masalah baru. Indonesia telah lama bergulat dengan ketergantungan impor untuk berbagai komoditas, fluktuasi harga yang menekan petani, hingga alih fungsi lahan yang terus terjadi. Namun pendekatan yang melibatkan TNI secara masif dan terstruktur seperti ini merupakan langkah yang lebih berani dibanding sebelumnya.
Prabowo seolah ingin menyampaikan satu hal dengan jelas: era baru ketahanan pangan Indonesia dimulai bukan hanya dari kebijakan di atas kertas, tetapi dari kerja nyata di atas lahan — bersama petani, bersama TNI, dan dipimpin langsung dari pusat kekuasaan.
Kesejahteraan petani juga menjadi bagian tak terpisahkan dari visi ini. Dengan hilirisasi yang dikembangkan, petani tidak lagi sekadar penanam yang menjual hasil panen dengan harga murah ke tengkulak. Mereka diposisikan sebagai bagian dari rantai nilai yang lebih panjang, yang keuntungannya kembali ke tangan mereka.
Kegiatan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo menaruh perhatian serius pada sektor pertanian — sektor yang selama bertahun-tahun sering kali kalah pamor dibanding industri dan investasi asing. Kali ini, petani mendapat panggung dan presiden hadir langsung di sana.
Apakah ini cukup untuk mengubah wajah pertanian Indonesia? Hasilnya belum bisa dilihat dalam satu hari. Tapi setidaknya, 17 Juli 2026 menjadi hari ketika negara membuktikan bahwa ketahanan pangan bukan sekadar jargon kampanye — melainkan agenda yang dieksekusi, dipimpin, dan disaksikan langsung oleh presiden.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.