BANDUNG, PUNGGAWANEWS – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menutup rapat pintu bagi wacana pemberlakuan kembali sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP untuk siswa SMA dan SMK negeri. Di tengah tekanan defisit anggaran dan usulan dari DPRD Jawa Barat, ia justru bersuara sebaliknya: pendidikan negeri di Jawa Barat harus tetap gratis, dan dana bantuan operasional sekolah harus dioptimalkan terlebih dahulu sebelum berbicara soal pungutan baru, Melalui unggahan di media sosial pribadinya pada Kamis (16/7/2026)
Wacana reaktivasi SPP memang sempat mengemuka dari kalangan anggota DPRD Jawa Barat yang membidangi urusan pendidikan. Usulan itu muncul di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan akibat penundaan penyaluran dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Namun Dedi menolak menjadikan beban tersebut sebagai alasan untuk memindahkan kewajiban pembiayaan ke pundak orang tua siswa.
Bagi Dedi, logikanya sederhana. Sebelum membicarakan sumber pendanaan baru, pemerintah seharusnya memastikan sumber yang sudah ada berjalan dengan benar. Dana BOS yang selama ini dikucurkan pemerintah pusat ke setiap sekolah, menurutnya, belum sepenuhnya dikelola secara maksimal oleh seluruh satuan pendidikan.
Dedi mengaku telah turun langsung mengunjungi sejumlah sekolah di Jawa Barat. Dari kunjungannya itu, ia menemukan fakta yang cukup mengusik: ada sekolah yang menerima dana BOS namun pengelolaannya jauh dari optimal. Kondisi lingkungan sekolah mencerminkan bagaimana uang itu digunakan atau justru tidak digunakan.
Namun ia juga menemukan potret yang berbeda. SMAN 1 Depok menjadi contoh yang ia angkat sebagai bukti bahwa dana BOS bisa bekerja secara efektif. Sekolah itu mampu menjaga lingkungan tetap rapi, tertata, dan representatif, semata-mata dari pengelolaan dana BOS yang baik. Artinya, bukan soal kurangnya dana, melainkan soal bagaimana dana itu dikelola.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.