Petani di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, atau NTT yang sawahnya sudah mulai merekah tidak butuh konferensi pers. Mereka butuh pompa yang sudah terpasang sebelum padi mereka mati kehausan, bukan sesudahnya.

Amran mengatakan pemerintah akan “turun langsung” ke wilayah yang membutuhkan. Ini kabar baik, tentu saja — kalau memang terealisasi. Sebab dalam tradisi penanganan bencana pertanian kita, “turun langsung” sering kali berakhir di tingkat kecamatan, lalu dilaporkan sebagai keberhasilan tanpa verifikasi lapangan yang memadai.

Yang menarik adalah pilihan diksi sang menteri: “kita tidak boleh membiarkan petani jalan sendiri.” Kalimat ini secara tidak langsung mengakui bahwa selama ini, ada kalanya petani memang jalan sendiri. Mereka berhadapan dengan cuaca ekstrem, harga pupuk yang tidak stabil, dan sistem irigasi yang belum merata — sambil berharap ada tangan pemerintah yang benar-benar hadir, bukan sekadar hadir dalam siaran pers.

Bicara soal produksi padi nasional, tekanannya memang nyata. Indonesia masih berjuang menjaga swasembada beras di tengah tantangan iklim yang makin tak terduga. El Niño memperparah kondisi dengan mengurangi curah hujan di wilayah-wilayah penghasil padi utama, memanjangkan musim kering, dan menekan debit air di saluran irigasi.

Pompanisasi dalam konteks ini punya logika yang masuk akal: jika hujan tidak bisa diandalkan, pompa air dari sumber-sumber yang tersedia — sungai, danau, embung — bisa menjadi penyelamat sementara. Tapi “sementara” adalah kata kunci yang sering dilupakan dalam narasi kebijakan pertanian kita.



Follow Widget