SURABAYA, PUNGGAWANEWS – Sebuah keputusan mengejutkan lahir di tengah rapat koordinasi unggas nasional yang digelar di Surabaya, Jawa Timur. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara langsung meminta pencopotan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Surabaya, Tiara Devi, di hadapan seluruh peserta rapat. Alasannya tunggal: seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Surabaya belum menyerap telur dari peternak lokal.

Kejadian ini bermula ketika Amran meminta Kepala KPPG Surabaya, Kusmayanti, untuk memaparkan data SPPG yang belum melakukan penyerapan telur. Jawabannya mengagetkan: tidak satu pun SPPG di Surabaya yang telah membeli telur dari peternak. Data ini langsung memantik respons keras dari Mentan.

Amran lalu memanggil Tiara Devi untuk memberikan penjelasan. Koordinator BGN Surabaya itu berdalih bahwa penyerapan belum berjalan karena adanya persyaratan minimum pengiriman harian yang belum terpenuhi. Telur yang rencananya akan diserap berasal dari sentra produksi di Blitar, Magetan, dan daerah sekitarnya.

Namun penjelasan tersebut tidak memuaskan Amran. Bagi sang menteri, alasan teknis tidak cukup kuat untuk membenarkan kondisi di mana ribuan peternak masih menunggu kepastian pasar bagi hasil ternak mereka.

Pemerintah sebelumnya telah menginstruksikan seluruh SPPG untuk membeli telur langsung dari peternak. Kebijakan ini merupakan respons nyata terhadap anjloknya harga telur di berbagai daerah yang telah menekan pendapatan peternak rakyat selama beberapa waktu terakhir.

Dalam rapat tersebut, Amran secara terbuka meminta Wakil Kepala BGN, Terenggono, untuk mencopot Tiara dari jabatannya. Ia menegaskan bahwa keputusan itu diambil semata-mata demi kepentingan para peternak yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor unggas.

Amran bahkan menyampaikan bahwa ia tidak akan segan-segan mengambil tindakan serupa apabila penanggung jawab di tingkat SPPG terbukti tidak mampu menjalankan instruksi BGN. Ia menyebut bahwa jika Tiara adalah pegawai Kementerian Pertanian, sanksi yang dijatuhkan pun tidak akan berbeda.

Sebagai bentuk solusi, Amran menawarkan agar Tiara dipindahkan ke lingkungan Kementerian Pertanian. Namun terkait posisi Koordinator BGN Surabaya, Amran secara eksplisit meminta agar jabatan tersebut diisi oleh seorang laki-laki. Ia menilai bahwa dibutuhkan figur yang lebih tegas dan mampu mendorong pelaksanaan instruksi penyerapan telur secara konsisten di lapangan.

Pernyataan ini memang mengundang perhatian, mengingat dasar pencopotan yang disertai preferensi gender cukup jarang terjadi secara terbuka dalam forum resmi pemerintah. Namun Amran tampaknya bergerak atas pertimbangan efektivitas kerja di lapangan, bukan sekadar formalitas administratif.

Di luar persoalan pencopotan, rapat koordinasi tersebut juga menghasilkan sejumlah komitmen penting bagi keberlangsungan usaha peternakan nasional. Amran memastikan bahwa harga pakan dari Satuan Pelayanan Bahan Pakan (SPB) akan dipertahankan hingga akhir tahun. Ini merupakan kabar baik bagi para peternak yang selama ini terhimpit oleh tingginya biaya produksi.

Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga harga telur di tingkat SPPG agar tetap dalam batas yang menguntungkan peternak. Jika konsumsi telur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat ditingkatkan dua hingga tiga kali lipat dari kondisi saat ini, dampaknya akan sangat signifikan bagi serapan pasar peternak rakyat.

Amran menyebut langkah yang telah dilakukan Kepala BGN dan wakilnya dalam mendorong peningkatan konsumsi sebagai sesuatu yang luar biasa. Ia berharap semangat yang sama dapat ditularkan ke seluruh jajaran koordinator wilayah.

Tak hanya soal harga dan serapan, Amran juga memberikan peringatan keras kepada perusahaan-perusahaan yang dinilai nakal dalam ekosistem peternakan. Ia menyatakan bahwa izin usaha akan dicabut bagi perusahaan yang terbukti tidak mengikuti aturan, dan pencabutan izin yang sudah dilakukan tidak akan pernah diterbitkan kembali selama ia masih menjabat.

Satgas yang dibentuk pemerintah diminta untuk segera menyelidiki setiap dugaan pelanggaran. Amran menegaskan, apabila niat buruk terbukti, maka tindakan tegas tidak dapat ditawar.

Sikap Amran dalam rapat ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam melindungi para peternak rakyat yang kerap menjadi pihak paling rentan dalam rantai pasok produk unggas nasional. Instruksi penyerapan telur melalui program MBG sejatinya adalah jembatan antara kebijakan besar pemerintah dan kelangsungan hidup jutaan peternak kecil di seluruh Indonesia.

Kini, dengan pergantian koordinator BGN di Surabaya, perhatian tertuju pada langkah berikutnya: apakah serapan telur peternak akan benar-benar berjalan, atau hanya menjadi janji rapat yang menguap begitu forum bubar.

FAQ

Mengapa Koordinator BGN Surabaya dicopot oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman?

Tiara Devi dicopot karena seluruh SPPG di wilayah Surabaya belum menyerap telur dari peternak lokal, bertentangan dengan instruksi pemerintah yang mewajibkan pembelian telur langsung dari peternak sebagai upaya menstabilkan harga.

Apa itu program penyerapan telur peternak dalam konteks MBG?

Program ini mengharuskan setiap SPPG membeli telur langsung dari peternak lokal sebagai bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus sebagai solusi atas anjloknya harga telur di tingkat peternak.

Apa langkah pemerintah untuk melindungi peternak unggas ke depannya?

Pemerintah berkomitmen mempertahankan harga pakan hingga akhir tahun, menjaga stabilitas harga telur di tingkat SPPG, serta mengancam pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang terbukti melanggar aturan dalam ekosistem peternakan.



Follow Widget