JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan harus rampung tahun ini. Pernyataan tegas itu disampaikan langsung di hadapan ribuan buruh dalam peringatan May Day, Jumat, 1 Mei 2026, di kawasan Monumen Nasional, Jakarta.
“Kalau bisa tahun ini juga harus selesai dan UU itu harus berpihak kepada kaum buruh,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Ini bukan sekadar janji. Prabowo mengaku telah mengeluarkan instruksi resmi kepada dua menteri sekaligus untuk mempercepat proses legislasi tersebut.
Dua Menteri Dapat Perintah Langsung
Prabowo memerintahkan Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Hukum untuk segera berkoordinasi dengan DPR RI guna menyelesaikan pembahasan RUU Ketenagakerjaan. Langkah ini menandai keseriusan pemerintah dalam merespons tuntutan jutaan pekerja Indonesia.
Penyelesaian regulasi ini disebut Prabowo sebagai prioritas nyata pemerintah, bukan agenda pelengkap. Dengan instruksi langsung dari kepala negara, tekanan politik untuk segera menuntaskan RUU ini kini semakin besar.
Mengapa Omnibus? Ini Alasannya
DPR RI memilih pendekatan omnibus law dalam menyusun RUU Ketenagakerjaan. Pilihan ini bukan tanpa alasan — banyak aturan ketenagakerjaan yang telah dikoreksi melalui putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga perlu konsolidasi menyeluruh dalam satu regulasi besar.
Selain itu, ada substansi baru yang harus diakomodasi: Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang baru saja disahkan. Kehadiran UU PPRT membuat cakupan regulasi ketenagakerjaan semakin luas dan kompleks.
Skema omnibus dipilih karena substansi ketenagakerjaan menyentuh banyak aspek yang saling berkaitan — mulai dari kontrak kerja, hubungan industrial, hingga urusan lingkungan hidup. Menyatukan semuanya dalam satu undang-undang dianggap lebih efisien dan mengurangi potensi tumpang tindih aturan.
Momen May Day Jadi Panggung Politik Buruh
Peringatan Hari Buruh Internasional tahun ini tidak sekadar seremonial. Ribuan buruh memadati kawasan Monas, membawa tuntutan klasik soal upah layak, kepastian kerja, dan perlindungan hukum.
Kehadiran Prabowo dan pernyataannya soal RUU Ketenagakerjaan menjadi sinyal bahwa pemerintah mendengar suara pekerja. Namun bagi serikat buruh, komitmen hari ini baru akan diuji lewat proses legislasi yang sesungguhnya di DPR.
Proses pembahasan RUU Ketenagakerjaan diprediksi tidak akan mulus. Tarik-menarik kepentingan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah hampir pasti akan mewarnai setiap sesi pembahasan di Senayan.
Target 2026: Realistis atau Ambisius?
Dengan sisa waktu kurang dari delapan bulan di 2026, menyelesaikan omnibus ketenagakerjaan yang ruang lingkupnya sangat luas bukan perkara mudah. DPR masih harus menyinkronkan berbagai putusan MK, mengakomodasi UU PPRT, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan iklim investasi.
Namun instruksi presiden yang langsung dan eksplisit seperti ini biasanya memberikan percepatan nyata dalam agenda legislasi. Yang kini ditunggu adalah apakah komitmen May Day ini akan bertahan hingga meja rapat DPR.
FAQ
Apa itu RUU Ketenagakerjaan Omnibus yang dimaksud Prabowo?
RUU Ketenagakerjaan Omnibus adalah rancangan undang-undang yang menggabungkan berbagai aturan ketenagakerjaan dalam satu regulasi komprehensif. DPR memilih format omnibus karena banyak aturan lama yang dikoreksi putusan MK dan perlu mengakomodasi substansi UU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga yang baru disahkan.
Siapa yang diperintahkan Prabowo untuk menyelesaikan RUU ini?
Prabowo secara resmi menginstruksikan Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Hukum untuk segera berkoordinasi dengan DPR RI guna mempercepat penyelesaian RUU Ketenagakerjaan pada 2026.
Kapan target penyelesaian RUU Ketenagakerjaan?
Presiden Prabowo menargetkan RUU Ketenagakerjaan selesai pada tahun 2026, disampaikan saat peringatan May Day, 1 Mei 2026, di Monumen Nasional Jakarta.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.