MAKASSAR, PUNGGAWANEWS – Tepat di hari kemerdekaan, Kota Makassar memilih untuk merayakannya bukan hanya dengan upacara dan bendera, melainkan dengan sebuah lompatan nyata menuju kota yang lebih cerdas dan terbuka. Di Lapangan Karebosi, Senin, 17 Agustus 2026, Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham resmi meluncurkan program “Merdeka dalam Genggaman” — sebuah inisiatif pelayanan publik digital yang langsung menyentuh kebutuhan sehari-hari warga.

Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia itu dipilih bukan tanpa alasan. Bagi Munafri, kemerdekaan sejati di era modern bukan hanya soal bebas dari penjajahan, melainkan juga bebas dari kerumitan birokrasi yang selama ini menjadi keluhan lama warga kota.

Program ini berpusat pada aplikasi Lontara Plus, platform digital milik Pemerintah Kota Makassar yang kini diperbarui dengan mengintegrasikan tiga layanan sekaligus dalam satu genggaman. Ketiga layanan itu adalah pencatatan sipil melalui Dukcapil, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan secara daring, serta fitur terbaru bernama Makassar Move.

Selama ini, mengurus dokumen kependudukan atau membayar pajak properti kerap membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Warga harus antre, membawa berkas fisik, dan kadang harus datang lebih dari sekali. Lontara Plus hadir untuk memangkas semua itu menjadi beberapa ketukan layar ponsel.

Munafri menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar urusan teknologi. Baginya, digitalisasi adalah soal memenuhi hak dasar warga. “Ini bukan hadiah, tapi ini adalah hak yang dimiliki oleh warga Kota Makassar mendapatkan kemudahan terhadap akses di hari kemerdekaan,” ujarnya di hadapan peserta upacara yang memadati Karebosi.

Pernyataan itu bukan retorika kosong. Dalam konteks kota dengan populasi lebih dari 1,5 juta jiwa dan laju urbanisasi yang terus meningkat, kebutuhan akan layanan publik yang efisien bukan lagi kemewahan — ia adalah keharusan.

Di antara tiga layanan yang diintegrasikan, Makassar Move menjadi fitur yang paling segar dan mungkin paling menarik perhatian warga. Fitur ini dirancang sebagai ruang ganda: mendorong aktif sekaligus memperkuat partisipasi warga dalam mengawasi kondisi kota.

Lewat Makassar Move, warga dapat mencatat aktivitas fisik harian mereka — mulai dari berjalan kaki, jogging, berlari, hingga bersepeda. Namun fungsinya tidak berhenti di situ. Pada saat yang sama, warga juga bisa melaporkan persoalan yang mereka temui di jalan: jalan berlubang, lampu penerangan mati, genangan air, atau masalah lain yang luput dari pantauan petugas.

Munafri menyebut fitur ini sebagai jembatan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Selama ini, banyak persoalan di tingkat kelurahan atau bahkan di jalan-jalan arteri tidak langsung terdeteksi karena keterbatasan petugas di lapangan. Dengan Makassar Move, mata dan telinga pemerintah menjadi lebih luas — karena setiap warga berpotensi menjadi agen pelapor.

Integrasi antara sehat dan fungsi pengawasan kota dalam satu fitur mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dalam membangun kota. Warga tidak hanya diperlakukan sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam menjaga kualitas lingkungan perkotaan.

Langkah Makassar ini juga sejalan dengan tren transformasi digital yang tengah digalakkan pemerintah pusat. Dalam beberapa tahun terakhir, digitalisasi layanan publik menjadi salah satu prioritas nasional, mulai dari sistem Identitas Kependudukan Digital hingga berbagai platform integrasi antarinstansi. Makassar, dengan program ini, menempatkan diri sebagai salah satu kota yang bergerak cepat di garis terdepan transformasi tersebut.

Peluncuran yang dilakukan tepat usai upacara kemerdekaan juga memiliki nilai simbolis yang kuat. Karebosi bukan sembarang tempat — lapangan itu adalah jantung kota, ruang publik bersejarah yang selama bergenerasi menjadi saksi berbagai momen penting Makassar. Memilih tempat itu sebagai titik peluncuran adalah pernyataan bahwa inovasi ini bukan sesuatu yang tersembunyi di balik meja dinas, melainkan milik semua warga.

Munafri mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak hanya memanfaatkan layanan ini, tetapi juga ikut mengawalnya. Dalam pandangannya, keberhasilan program digital bukan ditentukan semata oleh pemerintah yang meluncurkannya, melainkan oleh warga yang menggunakannya secara aktif dan kritis.

“Ini adalah wujud kemerdekaan digital di bidang pelayanan publik,” tegasnya. Kalimat itu menggambarkan visi yang lebih luas — bahwa kemerdekaan di abad ke-21 juga berarti kebebasan dari hambatan akses, dari panjangnya antrean, dari birokrasi yang mempersulit.

Di penghujung sambutannya, Munafri menutup dengan tagline yang ringkas namun padat makna: “Satu Kota, satu Aplikasi, merdeka dalam Genggaman.” Bagi warga Makassar, pesan itu sederhana — semua layanan penting kini bisa diakses dari mana saja, kapan saja, tanpa harus meninggalkan rumah.

Apakah program ini akan benar-benar mengubah pengalaman warga dalam berurusan dengan pemerintah kota? Jawabannya akan terlihat dari seberapa banyak warga yang mengunduh, menggunakan, dan merasakan manfaat nyata dari Lontara Plus dalam hari-hari ke depan.