Ini bukan program baru dalam sejarah Indonesia. Koperasi sudah lama dikenal sebagai soko guru perekonomian nasional, frasa yang kerap disebut tetapi jarang diwujudkan secara serius. Pemerintahan Prabowo tampaknya bertekad mengubah narasi itu.
Namun tantangan terbesar bukan pada konsep, melainkan pada eksekusi. Koperasi desa di masa lalu kerap gagal bukan karena kurangnya niat, melainkan karena lemahnya tata kelola, minimnya kapasitas sumber daya manusia, dan kurangnya pengawasan yang konsisten.
Dengan melibatkan TNI dan Polri, pemerintah seolah ingin memastikan ada mekanisme pengawasan dan pendampingan yang lebih sistematis. Tentu saja, keberhasilan pendekatan ini bergantung pada bagaimana koordinasi antarinstansi itu dijalankan di lapangan, bukan hanya di ruang rapat Istana.
Masyarakat, terutama di daerah terpencil, kini menunggu bukti nyata. Apakah Koperasi Merah Putih akan benar-benar menjadi mesin penggerak ekonomi desa, atau sekadar menjadi program prestisius yang layu sebelum berkembang, seperti yang sudah terlalu sering terjadi sebelumnya?
Jawaban atas pertanyaan itu ada di tangan pemerintah, para pengelola koperasi, dan seluruh pemangku kepentingan yang kini didorong untuk bersatu dalam satu visi: membangun ekosistem ekonomi rakyat yang lebih adil, kuat, dan berdaulat dari bawah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.