JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang baru: kantin sekolah bisa menjadi dapur produksi Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah terobosan yang muncul dari rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung hampir dua jam.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa Presiden secara langsung meminta jajarannya mengkaji skema implementasi MBG di luar jalur yang selama ini berjalan. Selama ini, Peraturan Presiden Nomor 115 hanya mengakomodasi satu skema, yakni melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Namun Prabowo memberi sinyal terbuka. Ia meminta BGN tidak terpaku pada satu opsi. Jika ada alternatif yang layak, berkualitas, dan efisien, maka harus dikaji secara serius sebelum diajukan kembali kepadanya untuk diputuskan.
Kantin sekolah menjadi salah satu alternatif yang kini sedang dijajaki. Konsepnya sederhana: memanfaatkan fasilitas yang sudah ada tanpa perlu membangun dapur baru. Prinsip ini sejalan dengan arahan Presiden yang menekankan efisiensi anggaran tanpa mengurangi target penerima manfaat.
Langkah ini juga relevan dengan kondisi di daerah 3T—terdepan, terluar, dan tertinggal—yang selama ini menjadi tantangan tersendiri dalam distribusi MBG. Di kawasan tersebut, membangun titik dapur baru bukan hanya mahal, tetapi juga tidak selalu realistis secara logistik.
Presiden bahkan mempertanyakan apakah nominal Rp15.000 per porsi masih mencukupi untuk daerah-daerah tertentu, khususnya di wilayah timur Indonesia. Ia meminta angka tersebut ditinjau ulang secara cermat, dengan mempertimbangkan perbedaan biaya hidup dan kondisi geografis.
Rapat itu juga menghasilkan sejumlah kebijakan konsolidasi. BGN menetapkan empat langkah strategis dalam rangka efisiensi anggaran: pertama, refokus pada penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan; kedua, moratorium pembukaan titik dapur baru; ketiga, peningkatan standar dapur yang sudah beroperasi; dan keempat, pengembangan skema alternatif untuk wilayah 3T agar tidak membebani APBN.
Penerima manfaat yang tidak lagi memenuhi kriteria akan dikeluarkan dari program. Sebaliknya, mereka yang berada di desil bawah, wilayah tertinggal, atau daerah dengan prevalensi stunting tinggi, justru menjadi prioritas utama.
Presiden Prabowo juga menugaskan seluruh kementerian terkait untuk membantu BGN dalam proses perbaikan ini. Kementerian Kesehatan, BPKP, dan lembaga lain diminta berkoordinasi di bawah komando Menteri Koordinator Pangan.
Wakil Kepala BGN menegaskan bahwa perbaikan tidak boleh dilakukan tergesa-gesa. Keputusan yang menyangkut jutaan penerima manfaat membutuhkan data yang valid dan kajian yang matang. Ia juga meminta semua pihak bersabar, termasuk para mitra SPPG yang mungkin belum mendapat respons dalam waktu cepat.
“Kalau kami terus menjawab pesan, kapan kami bisa bekerja?” ujar Agustina dalam konferensi pers usai rapat, menegaskan bahwa tim BGN saat ini sedang berkonsentrasi penuh pada perbaikan data dan sistem.
Terkait kabar pemotongan anggaran hingga 2 miliar dolar, Agustina enggan merespons angka tersebut. Ia hanya menyebut kalkulasi masih berjalan dan hasilnya belum bisa diumumkan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, turut menyinggung keterlibatan sekolah dalam skema MBG ini. Ia menyebut penggunaan kantin sekolah sebagai bagian dari restrukturisasi menyeluruh yang sedang dirancang BGN, dan membuka kemungkinan penerapannya di zona-zona tertentu sesuai kelayakan.
Dari sisi pendidikan, rapat itu juga menyentuh isu lain yang tak kalah penting: modernisasi buku teks. Presiden menugaskan Kemendikdasmen untuk segera membentuk tim kajian buku pelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi, agar Indonesia tidak tertinggal dari konten pendidikan negara lain.
BGN berkomitmen untuk menggelar konferensi pers secara rutin setiap pekan mulai minggu depan, masing-masing dengan tema khusus. Transparansi komunikasi menjadi bagian dari upaya memperbaiki kepercayaan publik terhadap program ambisius ini.
Program MBG memang bukan hal mudah. Tapi arahnya kini makin jelas: lebih efisien, lebih tepat sasaran, dan lebih adaptif terhadap keragaman kondisi Indonesia.
FAQ
Apa yang dimaksud dengan skema kantin sekolah dalam program MBG?
Kantin sekolah dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif dapur produksi MBG, terutama di daerah 3T, untuk menghindari pembangunan dapur baru yang membutuhkan biaya besar.
Mengapa BGN memberlakukan moratorium dapur baru?
Moratorium dilakukan sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran. BGN fokus pada peningkatan kualitas dapur yang sudah ada sebelum membuka titik produksi baru.
Apakah anggaran MBG per porsi akan diubah dari Rp15.000?
Presiden Prabowo meminta angka tersebut dikaji ulang, terutama untuk daerah-daerah di luar Jawa yang memiliki biaya operasional berbeda.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.