BANTEN, PUNGGAWANEWS – Ada yang janggal dengan daftar penerima bantuan sosial di sekitar Anda? Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, punya jawaban tegas: laporkan, dan pemerintah siap membenahi. Bukan janji kosong, melainkan komitmen yang kini didukung sistem dan regulasi resmi.

Gus Ipul menegaskan hal itu saat ditemui di Grand Serpong Hotel, Tangerang, Banten, Rabu, 9 September 2026. Di hadapan awak media, ia menyatakan pemerintah tidak akan menutup-nutupi jika ditemukan kesalahan dalam data desil penerima bantuan sosial. Komitmen itu bukan sekadar basa-basi pejabat.

“Kalau ada data yang salah, akan kita segera mutakhirkan,” ujar Gus Ipul dengan nada lugas. Pernyataan itu sekaligus menjadi respons atas gelombang keluhan masyarakat yang belakangan ini makin ramai menyoal ketidakakuratan data penerima bansos di berbagai daerah.

Yang menarik, Gus Ipul justru melihat banyaknya keluhan itu sebagai tanda positif. Bukan indikasi kegagalan, melainkan bukti bahwa kebijakan keterbukaan data yang dijalankan pemerintah mulai menampakkan hasilnya. Masyarakat yang dulu buta terhadap siapa saja yang masuk daftar penerima bansos, kini punya akses untuk melihat, menilai, bahkan mempertanyakan data tersebut.

Keterbukaan ini bukan kebijakan dadakan. Semuanya berpijak pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, sebuah regulasi yang secara eksplisit mendorong pengelolaan data bantuan sosial agar lebih transparan dan partisipatif. Inpres inilah yang membuka pintu bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pemutakhiran data.

“Kalau sekarang datanya seperti ini, ya ini karena keterbukaan kita, karena kesediaan kita untuk mengajak masyarakat melakukan pemutakhiran secara bersama-sama,” kata Gus Ipul. Kalimat itu terdengar seperti ajakan, sekaligus pengakuan bahwa data yang selama ini tersimpan rapat di laci birokrasi ternyata jauh dari sempurna.

Pertanyaannya kemudian: sempurna menurut siapa? Itulah inti dari persoalan data desil yang kini menjadi perbincangan publik. Data desil adalah pengelompokan penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi, dari yang paling miskin hingga yang relatif mampu. Kesalahan dalam pengelompokan ini bisa berarti orang yang seharusnya menerima bantuan justru tidak mendapat apa-apa, sementara yang tidak berhak malah menikmati fasilitas negara.

Untuk menjawab persoalan itu, Kementerian Sosial tidak tinggal diam. Mereka meluncurkan Gerakan Nasional Peduli Tetangga, sebuah program yang secara harfiah mengajak warga untuk peduli pada kondisi ekonomi orang-orang di sekitar mereka. Program ini membuka peluang bagi siapa saja untuk mendaftar sebagai Agen Perlindungan Sosial, atau disingkat Agen Perlinsos.

Peran agen ini cukup strategis. Mereka dapat mengusulkan nama-nama tetangga atau kerabat yang dinilai layak menerima bantuan sosial, namun belum tercatat dalam sistem atau memiliki data yang tidak sesuai kondisi nyata. Dengan kata lain, warga biasa kini punya saluran resmi untuk bersuara soal siapa yang berhak dan siapa yang tidak.

Namun jangan salah kira. Mengusulkan nama seseorang bukan berarti langsung menjamin orang itu mendapat bansos. Ada proses panjang yang harus dilalui sebelum sebuah nama resmi masuk daftar penerima. Setiap usulan akan melalui mekanisme verifikasi yang terhubung dengan basis data lintas kementerian dan lembaga.

“Daftarkan nanti mereka dan akan dijawab oleh sistem, apakah yang kita usulkan itu layak menerima bantuan sosial atau tidak. Karena data ini nanti terhubung dengan semua data kementerian,” jelas Gus Ipul. Sistem inilah yang akan menjadi penyaring terakhir, memastikan bantuan benar-benar mengalir ke tangan yang tepat.

Mekanisme semacam ini patut diapresiasi, sekaligus patut diawasi. Di atas kertas, sistem verifikasi otomatis berbasis data terpadu terdengar canggih dan antimanipulasi. Namun publik tentu masih menunggu pembuktiannya di lapangan, terutama di daerah-daerah yang akses digitalnya masih terbatas dan birokrasi lokalnya masih rentan terhadap kepentingan sempit.

Keterlibatan masyarakat dalam pemutakhiran data sebenarnya bukan hal baru dalam tata kelola perlindungan sosial di Indonesia. Yang membedakan kali ini adalah kombinasi antara regulasi yang kuat, sistem digital yang lebih terintegrasi, dan momentum politik yang mendorong transparansi sebagai nilai utama. Jika semua elemen ini berjalan seiring, harapan bahwa bansos benar-benar menyentuh yang paling membutuhkan bukan lagi sekadar cita-cita.

Gus Ipul menekankan bahwa pintu partisipasi masyarakat kini benar-benar terbuka. Siapa pun yang menemukan ketidaksesuaian data di lingkungannya, entah tetangga miskin yang terlewat atau nama yang tidak semestinya masuk daftar, dapat melaporkan dan mengusulkan perubahan melalui jalur resmi yang tersedia.

Dalam lanskap perlindungan sosial yang kerap didera masalah klasik, mulai dari data yang basi hingga praktik titip-menitip nama, langkah ini setidaknya memberi angin segar. Pemerintah tampaknya mulai menyadari bahwa akurasi data bukan semata urusan teknis statistik, melainkan soal keadilan yang menyentuh langsung kehidupan jutaan rakyat kecil.

Kini bola ada di tangan masyarakat. Apakah warga mau memanfaatkan saluran yang telah dibuka, atau memilih pasrah pada sistem yang selama ini berjalan tanpa kontrol? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan seberapa jauh pembenahan data bansos ini benar-benar membawa perubahan.

FAQ

Apa itu data desil dalam program bantuan sosial?

Data desil adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial. Desil 1 merupakan kelompok dengan kondisi ekonomi paling rentan.

Bagaimana cara menjadi Agen Perlindungan Sosial (Agen Perlinsos)?

Masyarakat dapat mendaftar sebagai Agen Perlinsos melalui program Gerakan Nasional Peduli Tetangga yang diluncurkan Kementerian Sosial. Agen ini berwenang mengusulkan nama warga yang dinilai layak menerima bansos namun belum tercatat dalam sistem.

Apakah usulan dari masyarakat langsung disetujui sebagai penerima bansos?

Tidak. Setiap usulan yang masuk akan melalui proses verifikasi menggunakan sistem yang terhubung dengan data lintas kementerian. Keputusan akhir mengenai kelayakan penerima bansos ditentukan oleh sistem tersebut, bukan semata berdasarkan usulan warga.