JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Dari 1.074 perusahaan pelat merah yang pernah berdiri, pemerintah kini menargetkan hanya sekitar 200 yang akan bertahan hingga akhir tahun 2026. Bukan sekadar pemangkasan angka, ini adalah operasi besar-besaran yang disebut Danantara sebagai langkah strategis menuju efisiensi dan produktivitas nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers bersama sejumlah menteri koordinator usai Presiden menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2027. Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara mengungkapkan bahwa hingga saat ini, sekitar 290 perusahaan BUMN telah berhasil ditutup melalui berbagai mekanisme—mulai dari divestasi, merger, likuidasi, hingga konsolidasi vertikal.
Artinya, dari total 1.074 perusahaan negara, masih ada sekitar 584 entitas lagi yang akan diproses sebelum Desember 2026. Target akhirnya: tersisa hanya 200 perusahaan yang benar-benar produktif dan kompetitif.
Proses ini bukan tanpa rasa sakit. Kepala Danantara sendiri mengakui bahwa penyederhanaan ini adalah langkah yang “tidak mudah dan sangat menyakitkan.” Setiap keputusan merger atau likuidasi harus mempertimbangkan banyak aspek—dari aspek hukum, aset, hingga nasib karyawan yang terdampak.
Salah satu contoh nyata yang dipaparkan adalah penggabungan perusahaan manajemen aset. Sebelumnya, setiap bank dan lembaga keuangan di bawah kelompok BNI memiliki perusahaan manajemen aset masing-masing. Kini, seluruhnya digabung menjadi satu entitas yang lebih efisien. Hal serupa juga dilakukan pada rumah sakit dan hotel milik negara yang dikonsolidasikan di bawah satu atap.
Langkah efisiensi ini sejalan dengan visi besar pemerintahan Presiden Prabowo dalam membentuk ekosistem investasi yang lebih ramping dan berdaya saing tinggi. Pemerintah percaya bahwa BUMN yang terlalu banyak justru menjadi beban fiskal dan berpotensi tumpang tindih dalam peran dan fungsinya.
Di sisi investasi, capaian semester pertama 2026 memberikan sinyal menggembirakan. Realisasi investasi mencapai sekitar 1.106 triliun rupiah, 7,2 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Investasi ini juga menyerap 1,4 juta tenaga kerja langsung—meningkat 15 persen—belum termasuk lapangan kerja tidak langsung yang turut terdampak.
Kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2026 pun terbilang signifikan. Sektor ini menyumbang sekitar 39 persen dari total pertumbuhan, melampaui kisaran normal 28–29 persen. Pertumbuhan investasi sendiri tercatat 6,87 persen, melampaui laju konsumsi yang berada di angka 5,06 persen.
Pemerintah menargetkan investasi sebesar 2,32 kuadriliun rupiah pada tahun 2027, naik dari target 2026 yang mencapai 1,3 kuadriliun rupiah. Angka ini bagian dari target ambisius 13,032 kuadriliun rupiah selama lima tahun, periode 2025–2029—atau setara dengan lonjakan 143 persen dibanding satu dekade sebelumnya.
Namun pejabat Danantara mengingatkan bahwa angka-angka investasi bukanlah tujuan akhir. Setiap rupiah yang masuk harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. “Angka pertumbuhan ekonomi dan investasi bukan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk menciptakan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Sektor hilirisasi menjadi salah satu andalan dalam menarik investasi berkualitas. Dari total investasi masuk, 29,7 persen atau sekitar 300,1 triliun rupiah berasal dari sektor hilirisasi, 6,9 persen. Hilirisasi mineral masih mendominasi dengan nilai 206,5 triliun rupiah, namun pemerintah juga mendorong hilirisasi di sektor perkebunan, kehutanan, dan minyak bumi—karena daya serap tenaga kerjanya jauh lebih besar meski nilai investasinya lebih kecil.
Untuk memperlancar arus investasi, pemerintah tengah mengintegrasikan 18 kementerian dan lembaga ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Proses integrasi ini memang membuat sistem agak berat dan lambat untuk sementara waktu, namun pihak Danantara memastikan bahwa dengan dukungan anggaran yang baru diterima, sistem OSS akan segera diperbarui menggunakan teknologi kecerdasan buatan, big data, dan blockchain.
Satu lagi inovasi yang diperkenalkan adalah platform Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), sebuah sistem pemantauan data terintegrasi dari berbagai kementerian. Melalui DSI, pemerintah kini dapat memantau arus ekspor secara real-time—dari pelabuhan mana barang keluar, berapa harganya, berapa volumenya, dan ke negara mana tujuannya. Hasilnya cukup mencolok: celah antara harga yang dilaporkan dengan harga indeks pasar internasional kini semakin menyempit, yang mengindikasikan berkurangnya praktik transfer pricing ilegal.
Di bidang infrastruktur keuangan, pemerintah juga tengah mempersiapkan Indonesia International Finance Center (IIFC) atau yang dikenal sebagai Pusat Keuangan Internasional Indonesia (PKII). Rencananya, fasilitas ini akan beroperasi pertama di Jakarta, kemudian diperluas ke Bali. Dalam sebuah forum di Bali yang mengundang 70 pelaku family office Asia, ternyata 110 peserta hadir dan merespons positif—sebuah sinyal kuat bahwa kepercayaan investor global terhadap Indonesia sedang .
Danantara juga melaporkan bahwa lembaga ini telah mendapatkan penilaian kredit dari lembaga-lembaga internasional seperti S&P, Moody’s, dan Fitch, dengan hasil yang setara dengan peringkat kedaulatan pemerintah Indonesia. Ini berarti kepercayaan komunitas keuangan global terhadap kendaraan investasi strategis negara ini sudah berada di level yang sangat tinggi.
Dengan semua langkah ini, pemerintah ingin mengirimkan pesan yang jelas: Indonesia sedang berbenah serius. Restrukturisasi BUMN bukan semata-mata soal efisiensi anggaran, melainkan upaya membangun ekosistem bisnis nasional yang lebih sehat, kompetitif, dan mampu bersaing di panggung global.
FAQ
Mengapa pemerintah menargetkan pemangkasan jumlah BUMN hingga tersisa 200 perusahaan?
Pemerintah menilai terlalu banyaknya perusahaan negara menyebabkan inefisiensi, tumpang tindih fungsi, dan pemborosan anggaran. Dengan menyisakan sekitar 200 BUMN yang benar-benar produktif, diharapkan kinerja dan daya saing perusahaan pelat merah meningkat signifikan.
Apa itu Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dan apa manfaatnya?
DSI adalah platform data terintegrasi yang menghubungkan informasi dari berbagai kementerian untuk memantau arus ekspor Indonesia secara real-time. Kehadiran DSI terbukti mempersempit selisih antara harga yang dideklarasikan eksportir dengan harga pasar internasional, sehingga potensi kebocoran devisa dapat ditekan.
Bagaimana target investasi Indonesia dalam lima tahun ke depan?
Pemerintah menargetkan total investasi sebesar 13,032 kuadriliun rupiah dalam periode 2025–2029, atau meningkat sekitar 143 persen dibanding realisasi investasi selama sepuluh tahun sebelumnya. Pada 2027, target tahunannya ditetapkan sebesar 2,32 kuadriliun rupiah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.