JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Sebuah langkah besar diambil Indonesia di tanah suci. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, yang lebih dikenal sebagai Danantara, resmi menyelesaikan akuisisi Hotel Novotel Thakher Makkah beserta belasan kavling lahan pengembangan di Makkah, Arab Saudi. Nilai transaksi ini mencapai sekitar 2 miliar Riyal Saudi, atau setara Rp9,5 hingga Rp9,6 triliun — sebuah investasi yang disebut sebagai tonggak sejarah kehadiran negara dalam pelayanan jemaah haji dan umrah Indonesia.
Transaksi ini dilakukan melalui anak usaha Danantara Investment Management (DIM). Bukan sekadar membeli hotel, pemerintah Indonesia melalui langkah ini menargetkan terwujudnya “Kampung Haji Indonesia” di jantung kota suci, sebagai wujud nyata dari Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2025.
Hotel yang diakuisisi bukan sembarang properti. Novotel Thakher Makkah adalah hotel bintang empat yang berdiri kokoh di kawasan Thakher, berjarak sekitar 2,5 kilometer dari Masjidil Haram. Bangunan ini terdiri dari tiga menara dengan total 1.461 kamar dan suite, serta saat ini mampu menampung sekitar 4.383 jemaah dalam satu waktu.
Selain hotel, Danantara juga mengambil alih 14 kavling lahan seluas sekitar 4,4 hingga 5 hektare yang berada di kawasan yang sama. Lahan inilah yang menjadi kunci dari rencana besar pemerintah ke depan, yakni membangun 13 menara tambahan beserta sebuah pusat perbelanjaan atau mal di area tersebut.
Jika seluruh rencana pembangunan rampung, proyek ini diperkirakan akan menghasilkan total 6.025 kamar yang sanggup menampung lebih dari 23.000 jemaah haji dan umrah sekaligus. Angka ini hampir enam kali lipat kapasitas hotel yang ada saat ini, dan menjadikan Kampung Haji Indonesia sebagai salah satu kompleks akomodasi terbesar milik negara asing di Makkah.
Langkah ini bukan muncul tiba-tiba. Ia merupakan buah dari kebijakan yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat melalui instruksi presiden yang secara khusus mengatur pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah. Dalam konteks ini, Danantara bertindak sebagai lengan investasi negara yang mengemban misi strategis, bukan hanya bisnis semata.
Selama ini, salah satu keluhan utama jemaah haji Indonesia adalah soal akomodasi yang jauh dari Masjidil Haram, mahal, dan tidak terstandardisasi dengan baik. Keberadaan properti yang dimiliki langsung oleh negara di kawasan Thakher membuka peluang bagi pemerintah untuk mengatur sendiri standar pelayanan, harga, serta distribusi kamar bagi jemaah, tanpa bergantung penuh pada pihak ketiga.
Lokasi Thakher sendiri dikenal sebagai kawasan yang sedang berkembang pesat. Meski berjarak 2,5 kilometer dari Masjidil Haram, kawasan ini terhubung dengan berbagai akses transportasi, dan pengembangannya sejalan dengan visi besar Arab Saudi dalam memodernisasi infrastruktur sekitar kota suci melalui proyek-proyek berskala raksasa.
Bagi Danantara, ini adalah salah satu portofolio investasi luar negeri pertama yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan sosial dan keagamaan rakyat Indonesia. Berbeda dengan investasi korporasi biasa yang mengutamakan keuntungan finansial semata, proyek Kampung Haji ini memiliki dimensi pelayanan publik yang sangat kuat.
Pertanyaan yang kemudian muncul di benak banyak pihak adalah, apakah keberadaan properti milik negara ini akan berdampak pada penurunan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang selama ini terus menjadi perdebatan. Pemerintah memang belum merinci secara gamblang mekanisme penggunaan properti ini dalam skema biaya haji reguler, namun sinyal ke arah efisiensi biaya akomodasi cukup kuat terbaca dari kebijakan ini.
Selain itu, masih ada sejumlah agenda teknis yang perlu dijawab, termasuk jadwal dimulainya pembangunan 13 menara tambahan, kapan mal tersebut mulai beroperasi, serta bagaimana sistem alokasi kamar nantinya akan dikelola, apakah diutamakan untuk jemaah reguler, jemaah khusus, atau jemaah umrah di luar musim haji.
Pengelolaan informasi resmi terkait perkembangan proyek ini dan kebijakan haji secara umum dapat dipantau melalui Komite Nasional Haji dan Umrah (Komnas Haji dan Umrah), lembaga yang selama ini menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat terkait layanan ibadah ke tanah suci.
Akuisisi ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan saat ini ingin hadir lebih nyata dalam ekosistem pelayanan haji, bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai aktif di lapangan. Dengan total investasi hampir Rp9,6 triliun, negara kini memiliki pijakan fisik di Makkah yang bisa dimanfaatkan untuk generasi jemaah Indonesia selama puluhan tahun ke depan.
Perjalanan panjang menuju Baitullah bagi jutaan warga Indonesia diharapkan kelak menjadi lebih mudah, lebih terjangkau, dan lebih bermartabat, dengan negara hadir langsung sebagai tuan rumah di tanah orang.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.