Program ini dirancang bukan sekadar untuk memperluas wawasan secara teoritis. Ada harapan konkret yang diemban: ketika para kepala daerah kembali ke wilayah masing-masing, mereka diharapkan mampu membawa ide-ide segar dan inovasi nyata yang bisa langsung diterapkan dalam pembangunan daerah.
Bahtra menegaskan, peningkatan kapasitas semacam ini penting dilakukan agar para pemimpin daerah tidak stagnan. Pemahaman tentang praktik pemerintahan terbaik dari negara lain diyakini bisa menjadi katalis perubahan yang dibutuhkan daerah-daerah yang selama ini masih tertinggal.
“Jadi itu dalam rangka bagaimana peningkatan kapasitas para kepala daerah kita agar setelah kegiatan itu mereka bisa kembali ke daerahnya dengan lebih banyak ide dan gagasan untuk kemudian membangun daerah mereka,” tandas Bahtra.
Program pengiriman kepala daerah ke luar negeri memang bukan hal baru di Indonesia. Namun, skema pembiayaan melalui CSR korporasi dan keterlibatan lembaga seperti Lemhannas memberikan nuansa tersendiri pada program kali ini—sekaligus membuka pertanyaan tentang transparansi, seleksi peserta, dan efektivitas hasil yang diharapkan setelah pelatihan usai.
Publik kini menunggu: apakah 25 kepala daerah yang pulang dari Singapura itu benar-benar membawa perubahan nyata, ataukah perjalanan ini hanya menjadi catatan perjalanan dinas biasa yang menghilang ditelan rutinitas pemerintahan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.