Bukan APBN, Ini Penjelasan Jubir Partai Gerindra soal Kepala Daerah ke Singapura

21 Juli 2026 12:00

JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Dua puluh lima kepala daerah terbang ke Singapura bukan tanpa alasan. Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, akhirnya membuka suara soal program yang sempat menjadi sorotan publik itu—menjelaskan dari mana dananya, siapa yang memfasilitasi, dan apa yang sesungguhnya dipelajari para pemimpin daerah di negeri jiran tersebut.

Bahtra menjelaskan bahwa keberangkatan para kepala daerah itu merupakan bagian dari program peningkatan kapasitas yang difasilitasi oleh Yayasan Purnomo Yusgiantoro Center bekerja sama dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Program ini bukan dibiayai oleh anggaran negara, melainkan bersumber dari dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) milik Bayan Group.

Purnomo Yusgiantoro, nama di balik yayasan tersebut, juga menjabat sebagai komisaris di Bayan Group. Posisi itulah yang kemudian menjadi jembatan antara sumber pendanaan dari korporasi dengan program pengiriman kepala daerah ke luar negeri.

“Karena kebetulan Pak Purnomo juga sebagai komisaris di Bayan Group, kemudian menggunakan CSR Bayan Group itu untuk memberangkatkan kepala daerah melalui Purnomo Yusgiantoro Center yang bekerja sama dengan Lemhannas untuk kemudian dikirim ke Singapura,” ujar Bahtra di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 21 Juli 2026.

Peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam program ini juga dipertegas oleh Bahtra. Kemendagri bertugas memberikan rekomendasi kepala daerah mana saja yang layak mengikuti pelatihan, bukan sebagai penyandang dana.

AI Summary

Menurut Bahtra, kepala daerah yang dipilih adalah mereka yang berasal dari wilayah yang dinilai masih membutuhkan penguatan kapasitas pemerintahan—daerah-daerah yang dianggap tertinggal dan memerlukan dorongan lebih untuk berkembang.

"Tugas Kementerian Dalam Negeri adalah merekomendasikan para kepala daerah yang sudah dipilih, terutama kepala daerah yang daerahnya dianggap terbelakang agar mereka bisa belajar ke Singapura," ungkap Bahtra.

Kemendagri bertugas memberikan rekomendasi kepala daerah yang akan mengikuti pelatihan, dengan prioritas diberikan kepada pemimpin daerah dari wilayah yang dinilai masih tertinggal dan membutuhkan penguatan kapasitas pemerintahan.

Basic summary