Untuk menjamin keseragaman standar penilaian di seluruh daerah, BGN telah menyiapkan daftar periksa atau checklist resmi yang bisa langsung digunakan petugas di lapangan. Instrumen ini dirancang agar proses evaluasi tidak bergantung pada interpretasi masing-masing petugas, melainkan mengacu pada parameter yang sama dan terukur.
“Checklist-nya sudah kami siapkan. Jadi apa yang harus ada, apa yang enggak ada, itu dilaporkan sebagai bagian dari feedback kepada kami,” jelas Sudaryono.
Hasil dari setiap inspeksi wajib dilaporkan kembali ke BGN. Data lapangan itu akan diolah menjadi bahan evaluasi menyeluruh yang menjadi dasar perbaikan program secara berkelanjutan—baik dari sisi operasional dapur maupun distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Sudaryono juga meluruskan satu hal yang menurutnya perlu diperjelas. Inspeksi oleh pemda bukan soal diperbolehkan atau tidak—melainkan memang diminta dan diharapkan. BGN ingin agar mekanisme pengawasan ini berjalan dua arah: dari pusat sekaligus dari daerah.
“Jadi bukan kok boleh sidak atau tidak boleh sidak, bukan. Tapi kami minta untuk disidak. Kebersihannya, kedisiplinannya, keluh-keluhannya, sekolahnya, dan lain sebagainya,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.