Konsumen yang membeli beras fortifikasi dengan harga premium sudah dirugikan secara finansial. Tapi kelompok yang paling dirugikan justru mereka yang tidak mampu bersuara: ibu hamil dari keluarga miskin yang berharap anaknya lahir sehat, bayi yang semestinya mendapat gizi cukup, dan keluarga prasejahtera yang menjadi target program ini sejak awal.
Mereka membayar lebih — atau negara membayar atas nama mereka — untuk sesuatu yang tidak pernah mereka dapatkan.
Amran memastikan pemerintah tidak akan berhenti di sekadar pengumuman. Tiga langkah konkret sudah disiapkan: penarikan produk dari peredaran, pencabutan izin usaha produsen yang terbukti melanggar, dan proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab. Langkah ini terdengar tegas, dan memang sudah seharusnya demikian.
Tapi publik tentu masih menunggu apakah ketegasan hari ini akan berakhir di pengadilan, atau kembali menguap seperti banyak skandal pangan sebelumnya yang ramai di konferensi pers, sunyi di meja hakim.
Skandal beras fortifikasi ini juga membuka kembali debat lama tentang lemahnya sistem pengawasan pangan nasional. Label kemasan bisa dipalsukan, klaim nutrisi bisa direkayasa, dan selama pengujian tidak dilakukan secara rutin dan independen, konsumen akan terus menjadi pihak yang paling mudah ditipu.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.