Dengan terbitnya KM 1041 Tahun 2026 ini, regulasi sebelumnya—yakni Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 83 Tahun 2026 tentang Fuel Surcharge—secara resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pembaruan regulasi ini mencerminkan bahwa pemerintah memilih pendekatan adaptif: menyesuaikan kebijakan seiring pergerakan harga avtur di pasar, bukan mematok angka yang kaku dan tidak responsif terhadap kondisi nyata.
Bagi calon penumpang, kebijakan ini menjadi pengingat bahwa harga tiket pesawat bukan hanya soal tarif dasar. Ada komponen lain yang mengikutinya—dan fuel surcharge adalah salah satu yang kini harus diperhitungkan saat merencanakan perjalanan udara di dalam negeri.
Ke depan, besaran fuel surcharge akan terus dievaluasi mengikuti pergerakan harga avtur. Jika harga bahan bakar turun, ada kemungkinan besaran surcharge ikut menyusut. Sebaliknya, jika avtur kembali melonjak, pemerintah memiliki mekanisme untuk menyesuaikannya kembali—tentu dengan tetap memperhatikan batas yang sudah ditetapkan dalam regulasi yang berlaku.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.