JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Sepuluh bupati dari berbagai penjuru Indonesia mendatangi Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat pagi, 24 Juli 2026. Mereka hadir bukan sekadar berkunjung, melainkan membawa tumpukan aspirasi yang selama ini mengganjal di tengah tekanan kebijakan efisiensi anggaran yang makin terasa di daerah.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal menerima langsung rombongan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Ruang Pimpinan. Pertemuan ini dipimpin Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi yang juga menjabat Bupati Lahat, didampingi jajaran pengurus dan sejumlah kepala daerah.
Agenda utama pertemuan menyentuh isu yang tengah hangat diperdebatkan: kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai berdampak langsung pada kapasitas pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Para bupati menyampaikan kekhawatiran mereka secara langsung, mulai dari pemotongan dana transfer daerah hingga ancaman terhadap kualitas layanan dasar di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan bahwa lembaga legislatif membuka pintu selebar-lebarnya bagi para kepala daerah untuk berbicara. Menurutnya, forum seperti ini bukan formalitas, melainkan kanal nyata penyaluran suara daerah ke pusat kebijakan nasional.
“Kami di DPR RI hadir untuk mendengar langsung suara para Bupati. Aspirasi dari APKASI hari ini menjadi masukan penting bagi kami untuk terus mendorong kebijakan anggaran yang berpihak pada percepatan pembangunan daerah,” ujar Cucun di hadapan para peserta pertemuan.
Sufmi Dasco Ahmad menambahkan bahwa hasil dialog ini tidak akan berhenti di ruang pertemuan. Ia memastikan DPR akan menggunakan masukan dari para bupati sebagai bahan koordinasi dengan pemerintah pusat, agar arah kebijakan efisiensi anggaran tidak sampai menghambat roda pembangunan di tingkat kabupaten.
Pertemuan ini menjadi semacam cermin atas ketegangan yang memang sudah lama mengendap antara kebijakan fiskal nasional dan kebutuhan riil daerah. Di satu sisi, pemerintah pusat mendorong penghematan belanja negara. Di sisi lain, pemerintah daerah membutuhkan kepastian anggaran untuk menjaga kesinambungan program yang langsung menyentuh kehidupan warga.
Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi menyambut positif terbukanya ruang dialog tersebut. Namun ia juga menekankan bahwa apresiasi perlu diiringi tindak lanjut yang konkret.
“APKASI berharap kebijakan efisiensi anggaran ke depan tetap memberi ruang bagi daerah untuk menjaga kualitas layanan dasar bagi masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur,” kata Bursah dengan nada tegas namun diplomatis.
Hadir dalam forum tersebut sejumlah kepala daerah yang mewakili beragam wilayah Indonesia. Dari Bupati Blora Arief Rohman hingga Bupati Lampung Timur Ella Nuryamah, kehadiran mereka mencerminkan betapa luasnya dampak isu efisiensi anggaran yang kini menjadi perhatian lintas provinsi.
Bupati Bandung M. Dadang Supriatna, Bupati Jepara Witiarso Utomo, Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman, Bupati Solok Jon Firman Pandu, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, serta Bupati Minahasa Utara Joune J.E. Ganda turut melengkapi daftar peserta yang merepresentasikan Jawa, Sumatera, dan Sulawesi sekaligus.
Keberagaman asal daerah para bupati ini bukan kebetulan. APKASI tampaknya ingin memperlihatkan bahwa persoalan yang mereka bawa bukan keluhan satu atau dua daerah, melainkan keprihatinan kolektif yang merata dari barat hingga timur Indonesia.
Isu tata kelola pemerintahan daerah pun turut mengemuka dalam sesi dialog. Para bupati menyoroti pentingnya regulasi yang memberikan ruang gerak lebih bagi kabupaten dalam mengelola anggaran sesuai prioritas lokal, tanpa terlalu banyak terkungkung oleh aturan yang seragam namun tidak selalu relevan dengan kondisi masing-masing daerah.
DPR RI dalam pertemuan ini memosisikan diri bukan sebagai pembuat keputusan tunggal, melainkan sebagai jembatan antara aspirasi daerah dan kebijakan pemerintah pusat. Peran itu memang krusial, mengingat DPR memiliki kewenangan dalam pembahasan anggaran negara yang langsung berpengaruh pada besaran dana yang mengalir ke daerah.
Sinyal yang dibawa pulang para bupati dari Senayan hari ini cukup positif. DPR berkomitmen untuk tidak membiarkan suara daerah menguap begitu saja. Koordinasi dengan pemerintah pusat dijanjikan akan terus berjalan, dengan orientasi akhir yang jelas: kebijakan anggaran yang efisien namun tetap berpihak pada kepentingan rakyat di daerah.
Bagi APKASI, forum semacam ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Di tengah dinamika fiskal yang penuh ketidakpastian, memiliki jalur komunikasi langsung dengan pimpinan DPR adalah aset yang tidak ternilai bagi para kepala daerah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat yang mereka pimpin.
FAQ
Apa yang dibahas dalam pertemuan APKASI dan pimpinan DPR RI pada 24 Juli 2026?
Pertemuan membahas aspirasi para bupati terkait kebijakan efisiensi anggaran, tata kelola pemerintahan daerah, dan percepatan pembangunan di tingkat kabupaten.
Siapa saja bupati yang hadir dalam pertemuan tersebut?
Di antaranya Bupati Blora, Lampung Selatan, Minahasa Utara, Lahat, Bandung, Jepara, Tegal, Solok, dan Lampung Timur, bersama pengurus APKASI lainnya.
Apa sikap DPR RI terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluhkan daerah?
DPR RI menyatakan akan menggunakan masukan para bupati sebagai bahan koordinasi dengan pemerintah pusat agar kebijakan efisiensi tidak menghambat pembangunan dan layanan dasar di daerah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.