Menyadari akar persoalan itu, Kemnaker tidak hanya menyiapkan infrastruktur pelatihan, tetapi juga memperbarui cara membaca kebutuhan pasar kerja. Kementerian kini mengoptimalkan pemanfaatan Labor Market Intelligence, atau yang dikenal sebagai LMI, sebuah sistem berbasis data yang membantu memetakan jabatan dan keterampilan apa saja yang paling dibutuhkan oleh dunia usaha saat ini.
Selain LMI, Kemnaker juga tengah memperbarui Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia, disingkat KBJI. Dokumen ini menjadi acuan penting dalam menyelaraskan jenis-jenis pekerjaan yang ada di lapangan dengan program pelatihan yang dirancang pemerintah. Dengan data yang lebih mutakhir dan akurat, diharapkan pelatihan yang diberikan benar-benar relevan, bukan sekadar formalitas.
Yassierli menegaskan bahwa pendekatan yang kini menjadi arus utama rekrutmen global adalah pendekatan berbasis keterampilan, atau yang lazim disebut skill-first. Perusahaan-perusahaan besar, terutama yang bergerak di ranah teknologi dan big data, sudah lama bergeser dari menilai calon karyawan berdasarkan ijazah semata menuju penilaian kompetensi aktual.
“Yang saat ini dicari oleh perusahaan yang memiliki big data adalah kompetensinya, itu yang disebut dengan skill, dan kita sedang mencoba untuk membangun itu pada angkatan kerja di Indonesia,” ujar Yassierli.
Pernyataan itu mencerminkan perubahan paradigma yang sedang didorong pemerintah: bahwa sertifikat keahlian, bukan sekadar ijazah pendidikan formal, akan menjadi tiket masuk ke dunia kerja yang semakin kompetitif. Program pelatihan gratis dengan sertifikasi resmi ini diharapkan menjadi jembatan nyata antara pencari kerja dan kebutuhan industri.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.