Pengangkatan bertahap dalam tiga tahun membuka peluang sekaligus risiko. Jika pemerintah berganti arah di tengah jalan—karena tekanan fiskal, perubahan prioritas, atau pergantian kabinet—maka guru yang berada di gelombang terakhir bisa kembali terjebak dalam ketidakpastian. Karenanya, banyak pihak mendesak agar komitmen ini dikunci dalam regulasi yang kuat, bukan hanya pernyataan lisan pejabat.
Purbaya sendiri mengakui bahwa angka-angka masih dinamis. “Nanti total lebih dalam, ada yang setahun, ada yang tiga tahun,” katanya dalam keterangan yang disampaikan kepada publik. Pernyataan itu, meski terdengar jujur, juga menyiratkan bahwa detail pelaksanaan belum sepenuhnya matang.
Di lapangan, para guru PPPK paruh waktu menyambut kabar ini dengan campuran harapan dan kewaspadaan. Banyak dari mereka yang sudah terlalu sering mendengar janji manis dari podium pejabat, hanya untuk kemudian kembali ke ruang kelas dengan gaji yang sama dan status yang tak berubah.
Yang dibutuhkan bukan sekadar kepastian anggaran—tetapi kepastian waktu, kepastian mekanisme, dan kepastian bahwa setiap guru yang berhak akan benar-benar mendapatkan haknya. Rp31 triliun adalah angka yang terdengar besar. Tapi bagi seorang guru paruh waktu yang telah mengabdi selama satu dekade, yang paling berarti adalah selembar SK pengangkatan yang akhirnya menjadi nyata.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.