JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan maraton selama lebih dari tiga jam bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 5 Mei 2026. Pertemuan itu bukan sekadar silaturahmi biasa — hasilnya menetapkan sejumlah keputusan strategis yang akan membentuk wajah kepolisian Indonesia dalam lima tahun ke depan.
Komisi yang diketuai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, menyerahkan 10 buku laporan komprehensif berisi rekomendasi reformasi Polri secara menyeluruh. Dokumen itu merupakan buah kerja keras sejak komisi resmi dilantik Presiden Prabowo pada 7 November 2025.
Proses penyusunan rekomendasi itu tidak dilakukan di balik meja semata. Komisi menyerap aspirasi dari berbagai elemen: lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, internal kepolisian, hingga warga di sejumlah daerah yang menjadi sasaran kunjungan lapangan. Hasilnya dirumuskan menjadi alternatif kebijakan yang bisa langsung dieksekusi pemerintah maupun Polri secara institusional.
Salah satu isu paling dinantikan publik adalah soal wacana pembentukan Kementerian Keamanan. Setelah dikaji secara mendalam, komisi menyimpulkan bahwa kerugian yang ditimbulkan jauh lebih besar dibanding manfaatnya. Presiden Prabowo pun menerima simpulan itu — rencana pembentukan kementerian baru tersebut resmi dikubur.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.