Pelantikan tiga figur militer dan dua pimpinan lembaga sipil dalam satu hari itu bukanlah sekadar rutinitas administrasi kenegaraan. Di baliknya, ada sinyal yang lebih dalam tentang arah kebijakan Prabowo—menempatkan figur-figur berlatar militer tidak hanya di pos pertahanan, tetapi juga di lembaga yang menangani isu-isu kritis seperti perbatasan dan lingkungan hidup.
Penggabungan jabatan Wakil Panglima TNI dengan kepala badan pengelola perbatasan, misalnya, menunjukkan bahwa pemerintah memandang persoalan wilayah terluar bukan semata urusan administratif. Ada dimensi keamanan yang dianggap tak terpisahkan dari pembangunan daerah terpencil. Pendekatan ini selaras dengan doktrin yang selama ini diusung Prabowo—bahwa pertahanan dan pembangunan adalah dua sisi dari koin yang sama.
Sementara itu, kehadiran perwira aktif TNI di BPGMN juga memantik diskusi tersendiri. Sebagian kalangan melihatnya sebagai langkah pragmatis untuk memperkuat kapasitas penegakan hukum di kawasan gambut dan mangrove yang rawan perambahan. Namun sebagian lain mempertanyakan sejauh mana pendekatan militeristik akan efektif—bahkan tepat—untuk persoalan ekologis yang menuntut solusi berbasis komunitas dan sains.
Terlepas dari berbagai perspektif itu, satu hal yang jelas: Presiden Prabowo menata ulang arsitektur kelembagaan negaranya dengan kecepatan dan skala yang cukup signifikan. Dalam waktu kurang dari dua tahun, sejumlah badan baru lahir, jabatan-jabatan lama diperluas, dan figur-figur kepercayaan ditempatkan di posisi-posisi yang dianggap strategis.
Bagi Maruli, Tandyo, Satyawan, dan Sriyanto, tantangan sesungguhnya baru saja dimulai. Seremoni di Istana adalah satu langkah—kerja nyata di lapangan adalah langkah yang jauh lebih panjang dan berliku.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.