JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi tegas: harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak boleh dinaikkan. Perintah itu disampaikan langsung dalam rapat terbatas yang dipimpin Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2026.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan arahan tersebut usai keluar dari ruang rapat. Ia menegaskan bahwa Presiden secara eksplisit melarang adanya kenaikan harga BBM subsidi dalam kondisi apapun.
Pernyataan itu muncul di tengah dinamika harga minyak dunia yang terus bergerak liar akibat gejolak geopolitik global. Ketegangan di berbagai kawasan strategis membuat harga minyak mentah sulit diprediksi, dan pemerintah Indonesia memilih bersikap defensif demi menjaga daya beli masyarakat.
Dalam rapat terbatas itu, harga BBM menjadi salah satu agenda utama yang dibahas secara mendalam. Prabowo ingin memastikan bahwa kebijakan energi nasional tidak tergoyahkan oleh tekanan eksternal, terutama yang berdampak langsung pada kantong rakyat kecil.
Sementara untuk BBM nonsubsidi, pendekatan yang diambil berbeda. Prabowo meminta agar harga BBM jenis ini tetap mengikuti mekanisme pasar, yakni disesuaikan dengan pergerakan Indonesia Crude Price (ICP) di pasar global.
Bahlil menjelaskan bahwa jika harga minyak mentah dunia turun, maka harga BBM nonsubsidi pun harus ikut turun. Prinsipnya sederhana: tidak ada ruang untuk menaikkan harga nonsubsidi ketika kondisi pasar sedang melunak.
Kebijakan ini bukan sekadar wacana. PT Pertamina Patra Niaga telah lebih dulu mengambil langkah nyata dengan menurunkan harga sejumlah produk BBM nonsubsidi yang berlaku mulai 1 Agustus 2026.
VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menjelaskan bahwa penyesuaian harga tersebut mengacu pada tren rata-rata harga minyak dunia dan mempertimbangkan nilai tukar rupiah. Langkah ini juga dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan pasokan BBM nasional tetap terjamin.
Berdasarkan penyesuaian yang berlaku per 1 Agustus 2026, Pertamax Turbo turun dari Rp19.300 menjadi Rp18.300 per liter. Pertamax Green 95 juga mengalami penurunan dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liter, sementara Pertamax RON 92 turun dari Rp16.250 menjadi Rp15.950 per liter.
Adapun Pertamina Dex dan Dexlite tidak mengalami perubahan, masing-masing bertahan di angka Rp21.150 dan Rp19.700 per liter. Harga-harga tersebut berlaku untuk wilayah dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5 persen, seperti DKI Jakarta.
Selain soal BBM, rapat terbatas itu juga menyentuh persoalan pemadaman listrik yang masih menghantui sejumlah daerah, terutama di Kalimantan. Bahlil mengaku mendapat perintah langsung dari Presiden untuk segera menuntaskan masalah tersebut bersama PLN.
Bahlil mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan dari PLN, pemadaman yang terjadi bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan energi, melainkan berkaitan dengan proses pemeliharaan jaringan induk kelistrikan. Ia menegaskan bahwa ketersediaan energi secara keseluruhan tidak bermasalah.
Meski demikian, Bahlil berkomitmen untuk menyelesaikan gangguan tersebut dalam waktu dekat. Pemerintah akan mengambil langkah-langkah terukur bersama PLN agar masyarakat di daerah terdampak segera mendapatkan pasokan listrik yang stabil.
Agenda lain yang dibahas dalam ratas itu adalah kebijakan hilirisasi, khususnya terkait perusahaan batu bara eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) yang kini mendapatkan perpanjangan dalam bentuk izin usaha pertambangan khusus (IUPK).
Prabowo memberikan arahan tegas: setiap perusahaan pemegang IUPK wajib menjalankan program hilirisasi sesuai aturan yang berlaku. Tidak ada toleransi bagi perusahaan yang mengabaikan kewajiban tersebut.
Bahlil menyebutkan bahwa Presiden secara khusus merujuk pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan kebijakan hilirisasi ini. Jika ada perusahaan yang tidak patuh, langkah-langkah terukur akan segera diambil pemerintah.
Rangkaian keputusan dari rapat terbatas ini mencerminkan arah kebijakan energi Prabowo yang berusaha menyeimbangkan dua kepentingan sekaligus: melindungi daya beli masyarakat melalui stabilitas harga BBM subsidi, sekaligus mendorong efisiensi dan hilirisasi industri pertambangan nasional.
Di tengah ketidakpastian harga energi global, pemerintah memilih untuk tidak mentransfer beban kepada konsumen kecil. Sikap ini diharapkan menjadi sinyal kepercayaan bahwa negara hadir menjaga stabilitas ekonomi dari bawah.
FAQ
Apakah harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar akan naik dalam waktu dekat?
Tidak. Presiden Prabowo secara tegas memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan, terlepas dari dinamika harga minyak dunia saat ini.
Mengapa harga BBM nonsubsidi Pertamina bisa turun per 1 Agustus 2026?
Penurunan harga BBM nonsubsidi mengikuti tren penurunan harga minyak mentah dunia dan pergerakan nilai tukar rupiah. Pemerintah memang mengarahkan agar harga nonsubsidi disesuaikan dengan kondisi pasar global.
Apa penyebab pemadaman listrik yang masih terjadi di Kalimantan?
Berdasarkan laporan PLN kepada Menteri Bahlil, pemadaman bukan disebabkan kekurangan energi, melainkan terkait dengan pemeliharaan jaringan induk kelistrikan. Pemerintah berjanji menyelesaikan persoalan ini dalam waktu dekat.



Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.