JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Presiden Prabowo Subianto menandai babak baru dalam kebijakan keuangan nasional dengan meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) di hadapan ratusan peserta Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, Kamis, 22 Oktober 2026. Peresmian berlangsung di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, dan menjadi sinyal tegas bahwa pemerintah tidak lagi sekadar mengejar angka inklusi, melainkan ingin memastikan setiap keluarga Indonesia benar-benar sejahtera secara finansial.

Prosesi peluncuran ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Presiden Prabowo, disaksikan langsung oleh sejumlah menteri dan pimpinan lembaga keuangan tertinggi negara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi turut berdiri mendampingi. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi dan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti pun hadir dalam momen bersejarah itu.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” ucap Prabowo lantang di hadapan forum.

DNKK bukanlah lembaga yang lahir dari nol. Dewan ini merupakan transformasi kelembagaan dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang sebelumnya telah berjalan. Landasan hukumnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026, yang secara eksplisit memperluas cakupan orientasi kebijakan dari sekadar mendorong masyarakat memiliki rekening bank menuju upaya yang lebih substansial, yakni kesejahteraan keuangan keluarga.

Menko Airlangga menjelaskan perbedaan mendasar antara dua pendekatan itu kepada peserta Rakornas. Menurutnya, inklusi keuangan memang penting, namun tidak cukup bila kondisi keuangan keluarga tetap rapuh meski sudah memiliki akses layanan perbankan. “Kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya inclusivity, hanya keterlibatan masyarakat mempunyai rekening. Tetapi Bapak Presiden sudah merubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga,” kata Airlangga dalam laporannya.

Pergeseran paradigma ini bukan tanpa alasan. Pemerintah menilai bahwa memiliki rekening saja tidak otomatis menjamin seseorang mampu mengelola keuangan dengan baik, bertahan dari guncangan ekonomi, atau membangun masa depan yang lebih aman secara finansial. Tiga pilar utama yang kini menjadi fokus DNKK mencakup kualitas kondisi keuangan atau financial wellness, ketahanan menghadapi krisis atau financial resilience, serta rasa aman dalam mengelola keuangan sehari-hari atau financial security.

Keluarga dipilih sebagai unit sasaran kebijakan bukan tanpa pertimbangan. Airlangga menegaskan bahwa keluarga adalah unit ekonomi terkecil dalam masyarakat, dan di situlah dampak nyata dari setiap kebijakan ekonomi dirasakan. “Jadi kalau kita bicara ekonomi makro, yang diluncurkan Pak Presiden di sini adalah keluarga per keluarga. Ekonomi terkecil di masyarakat kita adalah ekonomi keluarga,” ujarnya.

Angka-angka dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK tahun 2026 turut memperkuat urgensi pembentukan dewan baru ini. Tingkat inklusi keuangan Indonesia saat ini tercatat di angka 93,61 persen, menunjukkan bahwa akses terhadap layanan keuangan sudah sangat luas. Namun tingkat literasi keuangan masih berada di angka 69,57 persen, yang artinya masih ada celah cukup besar antara memiliki akses dan benar-benar memahami cara memanfaatkannya.

Celah itulah yang ingin dijembatani DNKK. Bukan soal siapa yang sudah punya rekening, melainkan apakah masyarakat benar-benar paham cara mengelola uang, melindungi aset, dan merencanakan masa depan keuangan mereka.

Soal kepemimpinan, Presiden Prabowo sendiri didapuk sebagai ketua dewan, mencerminkan betapa strategisnya agenda ini bagi pemerintahan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjalankan peran sebagai ketua harian, memimpin operasional dewan dari hari ke hari. OJK, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan masuk dalam jajaran pimpinan, sementara sejumlah menteri lain duduk sebagai anggota.

Sinergi lintas kementerian dan lembaga ini dirancang untuk memastikan agenda kesejahteraan keuangan tidak hanya menjadi wacana di tingkat pusat. Pelaksanaan di daerah akan diarahkan pada dua fokus utama, yakni penguatan literasi keuangan masyarakat dan perluasan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM dipandang sebagai tulang punggung ekonomi keluarga di seluruh Indonesia, sehingga akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau menjadi kunci.

Di sisi lain, pemerintah juga telah menyiapkan strategi nasional yang secara khusus memayungi seluruh program kesejahteraan keluarga. Strategi ini akan menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam merancang dan mengimplementasikan program-program yang relevan dengan kondisi lokal masing-masing.

Langkah Prabowo membentuk DNKK mencerminkan perubahan cara pandang pemerintah terhadap pembangunan keuangan. Jika era sebelumnya sukses diukur dari seberapa banyak warga yang masuk ke sistem keuangan formal, maka era baru ini menuntut ukuran yang lebih dalam, yaitu seberapa sejahtera dan tangguh keluarga-keluarga Indonesia dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berubah.

Dengan fondasi hukum yang sudah disiapkan, struktur organisasi yang melibatkan otoritas lintas sektor, dan strategi nasional yang tengah dirampungkan, DNKK memulai langkahnya sebagai lembaga yang tidak hanya berwenang, tetapi juga diharapkan mampu mengubah wajah kesejahteraan keuangan Indonesia dari bawah, dari unit terkecilnya, yaitu keluarga.



Follow Widget

about image