BOGOR, PUNGGAWANEWS – Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat membenahi komunikasi pemerintahannya. Pada Minggu sore, 4 Oktober 2026, ia memanggil langsung pimpinan Badan Komunikasi Pemerintah ke kediamannya—sebuah langkah yang jarang terjadi dan menjadi sinyal kuat bahwa ia tidak puas dengan cara pemerintah menyapa publik selama ini.
Kepala Bakom Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono hadir dalam pertemuan tersebut. Konfirmasi resmi datang dari akun Instagram Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet, yang mengumumkan pertemuan itu kepada publik pada hari yang sama.
Bukan sekadar pertemuan rutin, Prabowo menyampaikan sejumlah arahan yang cukup tegas. Ia ingin Bakom tidak lagi bekerja seperti corong satu arah yang hanya menyiarkan pencapaian pemerintah ke masyarakat.
Presiden menekankan pentingnya bahasa yang sederhana dan mudah dicerna. Ia sadar bahwa kebijakan yang baik pun bisa gagal dipahami publik bila dikomunikasikan dengan bahasa birokratis yang kaku dan jauh dari keseharian warga.
“Bukan hanya menyampaikan apa yang dikerjakan pemerintah, tetapi juga menjelaskan arah dan pemikiran di balik setiap kebijakan,” demikian kutipan dari Sekretariat Kabinet yang merangkum pesan Prabowo dalam pertemuan tersebut.
Arahan ini mencerminkan kesadaran Prabowo bahwa publik tidak hanya butuh tahu apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga mengapa kebijakan itu diambil. Transparansi bukan soal banyaknya siaran pers, melainkan kejujuran dalam menjelaskan nalar di balik setiap keputusan.
Yang paling menarik dari pertemuan ini adalah penekanan Prabowo soal kritik. Ia secara eksplisit meminta Bakom untuk mendengar, menampung, lalu meneruskan keluhan dan kritik masyarakat langsung ke kementerian dan lembaga terkait—bahkan ke meja presiden sendiri.
Ini bukan sekadar retorika. Prabowo ingin Bakom berfungsi seperti kanal dua arah: informasi mengalir dari pemerintah ke rakyat, dan suara rakyat mengalir balik ke pemerintah. Sebuah mekanisme umpan balik yang selama ini kerap absen dalam birokrasi.
Sekretariat Kabinet menegaskan bahwa presiden tidak ingin Bakom hanya menjadi lembaga penyebar informasi. “Presiden juga mengingatkan agar Badan Komunikasi Pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden,” tulis Setkab.
Pertemuan di kediaman presiden itu juga membahas upaya membangun komunikasi yang lebih terbuka, dialogis, dan berkesinambungan. Prabowo ingin relasi antara pemerintah, media, dan masyarakat tidak sekadar seremonial, melainkan substansial dan hidup.
Bagi banyak kalangan, arahan ini menjadi ujian nyata bagi Bakom. Lembaga yang baru terbentuk di era Prabowo ini kini dihadapkan pada ekspektasi besar: bukan hanya mahir dalam produksi konten dan narasi pemerintah, tetapi juga mampu menjadi jembatan yang sesungguhnya antara istana dan rakyat.
Tugas itu tidak mudah. Di era media sosial yang riuh, kepercayaan publik terhadap komunikasi resmi pemerintah sering kali tipis. Masyarakat sudah terlalu terbiasa dengan rilis yang dipoles rapi namun minim substansi.
Prabowo tampaknya menyadari hal itu. Dengan memanggil langsung pimpinan Bakom di luar jam kantor—di kediaman pribadinya, bukan di istana—ia mengirim pesan bahwa urusan komunikasi pemerintah bukan formalitas, melainkan prioritas.
Apakah Bakom mampu memenuhi harapan itu? Jawaban sesungguhnya bukan ada di konferensi pers berikutnya, melainkan di seberapa banyak suara warga yang benar-benar sampai ke telinga para menteri—dan ke telinga presidennya sendiri.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.