JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Badan Pembangunan PBB membunyikan alarm keras soal ancaman kemiskinan massal yang kian nyata. Alexander De Croo, Kepala Program Pembangunan PBB, menegaskan bahwa terhentinya aliran bahan bakar dan pupuk sebagai dampak dari konflik yang tengah berlangsung berpotensi menjerumuskan lebih dari 30 juta orang kembali ke jurang kemiskinan dalam rentang waktu yang tidak lama lagi.
“Sekalipun senjata berhenti berbunyi esok hari, efek domino dari krisis ini sudah terlanjur bergerak. Lebih dari 30 juta orang berisiko kehilangan apa yang susah payah mereka raih selama bertahun-tahun,” ujar De Croo, sebagaimana dikutip Al Jazeera, Jumat, 24 April 2026.
Ia menambahkan bahwa krisis ketahanan pangan global tengah melaju menuju titik paling kritis, dan ruang untuk melakukan intervensi efektif semakin menyempit. “Puncak dari krisis pangan ini sudah di depan mata, dalam hitungan bulan. Dan kita tidak punya banyak kartu yang bisa dimainkan untuk membalikkan keadaan,” tegasnya.
De Croo turut membeberkan dampak ekonomi makro dari krisis tersebut yang tidak kalah mengkhawatirkan. Perhitungannya menunjukkan bahwa guncangan akibat konflik ini telah memangkas sekitar 0,5 hingga 0,8 persen dari total Produk Domestik Bruto dunia, sebuah angka yang mencerminkan betapa dalamnya luka yang ditinggalkan oleh ketidakstabilan geopolitik terhadap perekonomian global.
Pernyataan paling menohok datang ketika ia menggambarkan betapa rapuhnya fondasi pembangunan yang selama ini dibangun dengan susah payah. “Apa yang butuh puluhan tahun untuk ditegakkan, cukup dalam delapan minggu perang untuk meruntuhkannya tanpa sisa,” katanya, menggambarkan kecepatan kehancuran yang jauh melampaui laju pemulihan.
Di sisi lain, upaya diplomatik di tingkat tertinggi PBB belum membuahkan hasil yang diharapkan. Rencana Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk membuka koridor aman bagi kapal-kapal pengangkut pupuk melalui Selat Hormuz yang saat ini diblokade masih menemui jalan buntu dan belum mendapat dukungan konkret dari pihak-pihak terkait.
Meski demikian, ada satu celah diplomatik yang patut dicermati. Utusan Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, menyampaikan bahwa negaranya membuka pintu bagi kapal-kapal di bawah bendera PBB untuk melintas di selat tersebut, dengan syarat permintaan resmi diajukan terlebih dahulu. Pernyataan ini menjadi satu-satunya titik terang di tengah kebuntuan yang menggelayut, meski realisasinya masih menggantung di udara.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.