Summarize the post with AI

ChatGPT

PUNGGAWANEWS, Kalau manusia di seluruh dunia bisa bersepakat bahwa tanggal 13 Januari jatuh pada hari yang sama, mengapa umat Islam masih berkutat pada perbedaan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha? Pertanyaan sederhana ini kembali mengemuka seiring menguatnya wacana Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) yang digagas Muhammadiyah.

Persoalan kalender Islam bukan sekadar teknis penentuan waktu, melainkan menyentuh aspek yang lebih dalam: kesatuan umat, kepastian ibadah, dan martabat peradaban. Selama berabad-abad, umat Islam menggunakan metode rukyat hilal—melihat bulan sabit secara langsung—untuk menentukan awal bulan. Tradisi ini memiliki nilai historis dan spiritual yang kuat. Namun, di era global yang serba terhubung, metode tersebut kerap memunculkan perbedaan yang membingungkan.

Fenomena “lebaran berbeda” bukan lagi sekadar variasi lokal, tetapi telah menjadi ironi global. Di satu belahan dunia umat telah merayakan Idul Fitri, sementara di tempat lain masih berpuasa. Dalam konteks masyarakat modern yang terhubung secara real-time, perbedaan ini tidak lagi terjadi dalam ruang hampa, melainkan tampil nyata di hadapan publik melalui media sosial dan komunikasi digital.

Upaya menyatukan kalender Islam sebenarnya bukan gagasan baru. Pada tahun 2016, para ulama dan ilmuwan dari berbagai negara berkumpul dalam sebuah kongres internasional di Istanbul, Turki. Mereka merumuskan kriteria ilmiah berbasis astronomi: tinggi hilal minimal 5 derajat dan elongasi minimal 8 derajat. Jika syarat ini terpenuhi di satu wilayah bumi, maka seluruh dunia dapat memasuki bulan baru secara serentak.

Di sinilah KHGT menemukan relevansinya. Muhammadiyah mendorong penggunaan hisab (perhitungan astronomi) sebagai dasar utama, bukan semata pengamatan visual. Pendekatan ini bertumpu pada kepastian ilmiah, bukan keterbatasan indera manusia. Dalam logika ini, keberadaan hilal secara astronomis sudah cukup menjadi dasar penetapan, meskipun tidak terlihat oleh mata telanjang.

Kontroversi pun muncul, terutama ketika penentuan awal Ramadan 1447 H (2026 M) dikaitkan dengan terpenuhinya kriteria di wilayah ekstrem seperti Alaska. Kritik yang muncul umumnya mempertanyakan relevansi geografis: mengapa fenomena di ujung dunia harus menjadi acuan bagi wilayah lain?

Namun, pendekatan KHGT tidak sesederhana menunjuk satu titik di peta. Data astronomi menunjukkan bahwa pada saat yang sama, hilal juga telah “wujud” di berbagai kawasan penting dunia Islam seperti Makkah, wilayah Afrika Utara, hingga Eropa. Artinya, fenomena tersebut bersifat global, bukan lokal.

Konsep yang menarik dalam pendekatan ini adalah “berbagi malam”. Karena bumi berotasi, wilayah-wilayah di bagian timur, termasuk Indonesia, masih berada dalam satu rentang malam yang sama dengan wilayah barat ketika hilal telah terkonfirmasi secara astronomis. Dengan demikian, secara logika waktu, informasi tentang masuknya bulan baru sebenarnya telah “sampai” sebelum fajar terbit.

Di titik ini, perdebatan tidak lagi sekadar soal metode hisab versus rukyat. Ia bertransformasi menjadi diskursus tentang cara pandang: apakah umat Islam akan tetap berpijak pada pendekatan lokal berbasis observasi terbatas, atau bergerak menuju paradigma global berbasis ilmu pengetahuan.

Sejarah menunjukkan bahwa perubahan besar selalu menghadapi resistensi. Apa yang hari ini diperdebatkan, bisa jadi di masa depan dianggap sebagai keniscayaan. Dahulu, penentuan waktu salat bergantung pada pengamatan langsung posisi matahari. Kini, umat Islam mengandalkan jam dan perhitungan astronomi tanpa lagi mempertanyakannya.

Pertanyaannya, apakah transformasi serupa juga akan terjadi dalam penentuan kalender hijriyah?

KHGT menawarkan lebih dari sekadar solusi teknis. Ia membawa gagasan tentang kesatuan umat dalam praktik ibadah yang paling mendasar. Bayangan miliaran Muslim yang memulai puasa dan merayakan hari raya secara serentak bukan hanya simbol kebersamaan, tetapi juga representasi dari peradaban yang terorganisir dan berorientasi masa depan.

Namun demikian, realisasi gagasan ini membutuhkan lebih dari sekadar argumen ilmiah. Ia memerlukan dialog keagamaan yang inklusif, kesiapan sosial, serta keberanian untuk meninjau ulang tradisi yang telah mengakar.

Pada akhirnya, pilihan ada pada umat Islam sendiri: mempertahankan keragaman praktik sebagai bagian dari dinamika fiqh, atau melangkah menuju standardisasi global demi persatuan. Yang jelas, perdebatan tentang kalender ini bukan sekadar soal tanggal, melainkan tentang arah masa depan umat.