Warga di desa-desa tanpa listrik itu sebenarnya tidak menuntut hal yang berlebihan. Mereka tidak meminta fasilitas mewah. Mereka hanya butuh kulkas yang bisa dipakai sebagaimana mestinya. Lampu yang menyala tanpa bergantung pada kapasitas aki. Anak-anak yang bisa belajar di malam hari tanpa khawatir sumber penerangan tiba-tiba habis. Mereka hanya butuh hidup yang sedikit lebih mudah di tanah yang katanya sedang berkembang pesat.
Karena kebutuhan dasar itu belum terpenuhi, warga terpaksa bersiasat. Menyimpan ikan dengan es batu. Mengatur jadwal pemakaian genset. Menyesuaikan rutinitas dengan keterbatasan energi. Kreativitas semacam ini memang patut dihargai. Namun jangan terlalu cepat dirayakan sebagai kearifan lokal. Karena kreativitas yang lahir dari keterpaksaan bukan tanda kemajuan. Ia adalah tanda bahwa negara belum hadir sepenuhnya.
Pemerintah bisa menjelaskan bahwa membangun infrastruktur listrik di pelosok bukan perkara mudah. Medannya sulit, biayanya besar, jarak jaringannya jauh. Semua itu bisa dipahami. Namun justru karena sulit, tantangan itu seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih serius, bukan malah kalah prioritas dari kebutuhan operasional yang lebih mudah dianggarkan dan lebih mudah dipertanggungjawabkan di atas kertas.
Klarifikasi soal anggaran laundry Rp 450 juta mungkin bisa mengurangi kesalahpahaman di ruang publik. Namun klarifikasi tidak secara otomatis menghapus ironi. Sebab yang dibutuhkan publik bukan hanya penjelasan teknis tentang apa saja yang masuk dalam pos anggaran itu. Yang dibutuhkan adalah bukti nyata bahwa urusan dasar rakyat tidak kalah penting dari urusan kenyamanan fasilitas pejabat.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.