JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengambil langkah tegas pada Senin, 27 Juli 2025, memecat 261 pegawai non-ASN dan menutup permanen 883 dapur SPPG sekaligus mengungkap tiga masalah besar yang menggerogoti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari dalam.
Langkah ini bukan sekadar bersih-bersih simbolik. Sudaryono menegaskan bahwa pembenahan dilakukan menyeluruh, mulai dari akar persoalan hingga mekanisme pengawasan yang selama ini dinilai lemah.
Masalah paling serius yang diakui Sudaryono adalah dugaan tindak pidana korupsi di internal BGN. Kasus ini kini sudah berada di tangan Kejaksaan Agung, dan BGN menyatakan siap membuka akses seluas-luasnya bagi proses hukum yang sedang berjalan.
“Kami siap bekerja sama sepenuhnya, membuka akses ke seluruh informasi yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan,” ujar Sudaryono.
BGN tidak mencoba menutup-nutupi kasus tersebut. Sebaliknya, keterbukaan kepada aparat penegak hukum dijadikan sebagai bagian dari komitmen pembenahan institusi.
Tantangan kedua yang disorot Sudaryono adalah tata kelola program MBG yang masih jauh dari ideal. Ia mengingatkan bahwa program ini bernama Makan Bergizi Gratis, bukan makan gratis sembarangan.
“Ini bukan makan enak gratis, bukan makan banyak gratis. Ini makan bergizi gratis. Kecukupan gizi adalah tolok ukurnya,” tegasnya.
Untuk memastikan standar gizi terpenuhi, BGN mengandalkan kepala dapur SPPG yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Artinya, setiap dapur yang aktif dipimpin oleh aparatur sipil negara yang langsung berada di bawah koordinasi BGN.
Masalah ketiga menyangkut transparansi dan keterlibatan publik. BGN mendorong partisipasi aktif dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga masyarakat umum untuk turut mengawasi pelaksanaan program, mulai dari menu makanan, proses distribusi, kondisi dapur, hingga standar kebersihan.
Sudaryono ingin program MBG tidak berjalan dalam ruang gelap. Keterbukaan informasi dan pengawasan bersama dianggap sebagai kunci agar program ini benar-benar menyentuh sasaran.
Dari total pegawai yang dipecat, 261 orang berstatus non-ASN, terdiri dari 224 pegawai non-ASN reguler dan 37 tenaga ahli. Alasan utama pemecatan adalah pelanggaran disiplin yang dinilai tidak bisa ditoleransi.
Selain itu, BGN juga sedang memproses sembilan orang ASN dan P3K yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berat. Mereka berpotensi menghadapi pemecatan. Sebanyak 39 orang lainnya yang terbukti melakukan pelanggaran ringan akan dikenai sanksi administratif atau penurunan jabatan.
Penutupan 883 dapur SPPG tersebar di tiga wilayah: 98 dapur di wilayah I Sumatera, 311 dapur di wilayah Jawa dan Madura, serta 424 dapur di wilayah III. Status penutupan ini berbeda dengan suspensi sementara yang pernah dilakukan sebelumnya.
“Kalau dulu ditangguhkan tapi masih dibayar. Sekarang tidak. Ini penutupan permanen karena pelanggaran, dan tidak ada pembayaran,” kata Sudaryono.
Penegasan itu penting untuk memberi efek jera. Dapur yang ditutup permanen tidak lagi menerima pendanaan dalam bentuk apapun dari BGN.
Meski tengah dilanda berbagai persoalan, Sudaryono memastikan program MBG tidak akan dihentikan. Menurutnya, MBG adalah program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang lahir dari komitmen politik kepada rakyat.
BGN, sebagai lembaga pelaksana, tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan atau menghentikan program tersebut. Yang bisa dan sedang dilakukan adalah membenahi sistem agar program ini berjalan lebih bersih, lebih tepat sasaran, dan lebih akuntabel.
Langkah-langkah yang diumumkan Sudaryono hari ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak mendiamkan masalah yang ada. Pemecatan ratusan pegawai dan penutupan ratusan dapur dalam satu pengumuman adalah pernyataan tegas bahwa toleransi terhadap pelanggaran sudah habis.
Pertanyaannya kini: apakah pembenahan ini cukup untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap program makan bergizi yang menjadi andalan pemerintahan Prabowo?
FAQ
Mengapa 883 dapur SPPG ditutup secara permanen oleh BGN?
Dapur-dapur tersebut ditutup karena ditemukan berbagai pelanggaran yang dianggap fatal. Berbeda dengan suspensi sebelumnya yang masih tetap mendapat pembayaran, penutupan permanen ini tidak disertai kompensasi apapun sebagai bentuk sanksi tegas.
Apa saja tiga masalah utama yang diungkap Kepala BGN Sudaryono?
Tiga masalah utama yang diidentifikasi adalah: dugaan tindak pidana korupsi di internal BGN yang sudah ditangani Kejaksaan Agung, lemahnya tata kelola dalam penyelenggaraan program MBG, serta kurangnya transparansi dan keterlibatan publik dalam pengawasan program.
Apakah program Makan Bergizi Gratis akan dihentikan akibat berbagai masalah ini?
Tidak. Sudaryono menegaskan bahwa MBG adalah program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan BGN tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan atau membubarkannya. Fokus BGN saat ini adalah membenahi sistem agar program berjalan lebih baik dan akuntabel.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.