Summarize the post with AI
JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menjalin kemitraan strategis dengan kalangan dunia usaha untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan yang selama ini menjadi salah satu hambatan utama konektivitas dan distribusi di provinsi termuda Indonesia itu. Langkah tersebut diwujudkan melalui pendayagunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR sebagai instrumen pembangunan daerah.
Komitmen itu diikrarkan dalam forum silaturahmi dan deklarasi bersama yang digelar di Lumire Hotel, Jakarta, Senin, 20 April. Pertemuan yang dihadiri Gubernur Zainal A. Paliwang beserta jajaran pimpinan daerah itu berakhir dengan penandatanganan deklarasi oleh 41 pimpinan perusahaan dari sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan, bersama unsur pemerintah daerah dan DPRD Kaltara.
Zainal menyampaikan bahwa pemerintah dan sektor swasta sesungguhnya bergerak menuju tujuan yang sama. “Pemerintah dan dunia usaha punya tujuan yang sama, yaitu membangun Kalimantan Utara yang lebih maju dan berkembang,” katanya di hadapan para peserta forum.
Sejumlah ruas jalan masuk dalam daftar prioritas penanganan karena kondisinya dinilai mendesak dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Ruas Tanjung Selor–Tanah Kuning disebut mengalami kerusakan cukup parah, sementara jalur Gunung Seriang menuju Kecamatan Peso merupakan satu-satunya akses darat bagi warga di wilayah hulu Sungai Kayan. Selain itu, perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan turut masuk agenda prioritas sebagaimana disampaikan masing-masing kepala daerah yang hadir.
Di luar infrastruktur jalan, Zainal juga mengingatkan perusahaan agar tertib memenuhi kewajiban pajak daerah serta mendorong penempatan dana operasional pada perbankan yang berdomisili di Kaltara, sebagai bentuk kontribusi nyata dalam memperkuat fondasi ekonomi lokal.
Diskusi yang dipandu Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltara, Bustan, itu menjadi ajang pertukaran gagasan antarpemangku kepentingan. Dalam forum tersebut, perwakilan dari berbagai sektor usaha memaparkan program CSR yang tengah berjalan sekaligus menyatakan kesiapan mereka memperdalam sinergi dengan pemerintah daerah.
Sebagai tindak lanjut konkret, Pemprov Kaltara berencana membentuk Forum CSR tingkat provinsi yang akan berfungsi sebagai wadah koordinasi terpadu. “Terutama dalam mendukung pembangunan sektor layanan dasar masyarakat,” ujar Bustan.
Forum itu turut dihadiri Wakil Gubernur Ingkong Ala, Ketua DPRD Kaltara, Bupati Bulungan Syarwani, Wakil Bupati Nunukan Hermanus, serta Wakil Bupati Tana Tidung Sabri.


Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.