Badan Gizi Nasional (BGN) bahkan menyebut sekitar 70 persen anggaran diarahkan untuk pembelian bahan baku dari produk pertanian dalam negeri. BGN juga mendorong penambahan ayam petelur dan peternak baru untuk memenuhi kebutuhan MBG. Menarik sekaligus mengherankan: pemerintah berbicara soal kebutuhan tambahan pasokan, sementara peternak yang sudah ada kesulitan menjual dengan harga layak. Ini seperti membangun lumbung baru, sementara lumbung lama masih bocor dan belum ada yang mau memperbaikinya.
Di atas kertas, semua komponen untuk solusi sudah tersedia. Ada peternak yang berproduksi. Ada program pemerintah yang membutuhkan pasokan besar. Ada anggaran yang disebut diarahkan ke produk lokal. Yang tampaknya belum terhubung dengan baik adalah jalur distribusi dan mekanisme serapan yang konkret, teratur, dan benar-benar sampai ke level peternak daerah.
Masalah seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Pola ini berulang. Ketika harga telur tinggi, konsumen dan pemerintah ribut soal inflasi. Ketika harga telur jatuh, peternak yang terpukul sepi dari perhatian. Yang selalu jadi korban di ujung siklus ini adalah produsen kecil yang tidak punya cadangan modal cukup untuk bertahan lama dalam tekanan harga.
Ada juga anomali yang perlu diperhatikan dalam rantai distribusi. Harga yang jatuh di tingkat peternak tidak selalu berarti harga di pasar turun sedalam itu. Konsumen tidak selalu menikmati selisih harga yang sama persis dengan yang ditanggung peternak. Di sinilah pertanyaan soal marjin distribusi menjadi relevan. Kalau kerugian terkonsentrasi di hulu, sementara bagian lain dari rantai masih bisa menjaga margin, ada masalah struktural yang perlu diperiksa lebih serius.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.