Bukan Hanya dari Pemprov
Selain uang saku dari daerah, jemaah juga akan menerima living cost dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebesar 500 riyal Saudi atau setara Rp3,3 juta. Dengan dua sumber dana ini, jemaah diharapkan tidak mengalami kesulitan keuangan selama di Tanah Suci.
Dukungan penuh tampak dari kehadiran gubernur, wakil gubernur, hingga pimpinan dan anggota DPRD Maluku Utara di Makassar. Sherly menegaskan pihaknya ingin memastikan seluruh jemaah mendapat pelayanan terbaik.
30 Persen Jemaah Adalah Lansia
Dari 393 jemaah kloter 13, sekitar 30 persen di antaranya merupakan warga lanjut usia. Fakta ini membuat perhatian khusus dari pemerintah provinsi menjadi semakin relevan dan berarti.
Kabar menggembirakan lain datang dari sisi antrean. Daftar tunggu haji di Maluku Utara tahun ini hanya 11 tahun, turun drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 20 tahun. Ini menjadi sinyal positif bagi warga yang masih menunggu giliran berangkat.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.