BANDUNG, PUNGGAWANEWS – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membawa persoalan serius ke hadapan Presiden Prabowo Subianto, dana bagi hasil minyak dan gas dari PT Pertamina yang seharusnya masuk ke kas daerah justru mengendap di BUMD, lalu diputar untuk mendirikan anak perusahaan hingga cicit perusahaan. Uang rakyat berputar di lingkaran korporasi, bukan untuk pelayanan publik.
Dalam pernyataannya pada Rabu, 29 Juli 2026, Dedi mengungkapkan bahwa dana tersebut selama bertahun-tahun tidak pernah langsung disetor ke kas daerah. BUMD yang menjadi perantara justru memanfaatkan dana itu untuk membentuk jaringan perusahaan berlapis — anak, cucu, hingga cicit perusahaan — yang bermitra dengan berbagai pihak swasta. Ratusan miliar rupiah berubah menjadi piutang, bukan aset daerah yang bisa dirasakan manfaatnya oleh warga.
“Saya sampaikan ke Presiden bahwa ada yang aneh di republik ini,” ujar Dedi. Ia optimistis Presiden Prabowo akan segera mengubah regulasi yang memungkinkan praktik tersebut terus berjalan.
Persoalan serupa juga ditemukan Dedi dalam skema transportasi Trans Jabar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan PT Damri untuk mengoperasikan layanan transportasi antarkota, namun pembayaran tidak langsung ke Damri. Dana tersebut lebih dulu mampir ke sebuah BUMD bernama “Fasilitas Layanan” yang kemudian meneruskan dana ke Damri, dengan memungut komisi di tengah jalan.
Dari nilai kontrak 120 miliar rupiah, BUMD itu mengambil lima persen. Di luar itu, BUMD juga mengantongi dana operasional dari APBD provinsi. Dedi menilai pola ini tidak efisien dan merugikan keuangan daerah. Mulai Agustus, ia memutus mata rantai itu: pembayaran ke Damri dilakukan langsung oleh Pemprov Jabar, tanpa perantara BUMD.
Satu nama BUMD yang disebut Dedi dalam konteks ini adalah Sangga Buana. Ia menyindirnya dengan nada satire: “Pendukung dunia sampai akhirat kalau perlu.” Sindiran itu menggambarkan betapa BUMD tersebut terkesan menikmati posisi strategis tanpa kontribusi nyata yang sebanding.
Bagi Dedi, ini bukan sekadar soal efisiensi administrasi. Ini soal integritas tata kelola keuangan daerah. Ketika uang publik berputar dalam ekosistem BUMD yang gemuk tanpa transparansi, yang dirugikan adalah warga Jawa Barat yang seharusnya merasakan manfaat dari pendapatan daerah.
Di luar isu BUMD, Dedi juga memaparkan sejumlah program strategis yang tengah berjalan di Jawa Barat. Salah satu yang paling mendesak adalah pengelolaan sampah di wilayah Bandung Raya, mencakup Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi.
Kapasitas TPA Sari Mukti terus menyusut dan tak bisa diandalkan selamanya. Untuk jangka pendek, Dedi mendorong teknologi pengolahan sampah menjadi briket — teknologi sederhana yang dikembangkan oleh UMKM lokal di Lembang. Gedung Sate sudah menjadi percontohan: sampah harian diubah menjadi briket dan didistribusikan ke berbagai tempat. Ia ingin teknologi ini dipasang di setiap kecamatan.
Untuk jangka panjang, solusinya ada pada proyek Legok Nangka — kawasan yang diproyeksikan menjadi pusat pengolahan sampah terpadu dan pembangkit energi dari sampah. Dedi meminta DPRD Jabar mendukung penuh upaya ini agar kemacetan di Sari Mukti tidak meluas menjadi krisis lingkungan.
Soal energi dan investasi, Dedi menyinggung hambatan nyata yang dihadapi investor di Jawa Barat: biaya infrastruktur listrik yang memberatkan. Ia mencontohkan seorang investor di Purwakarta yang membeli lahan industri seharga 15 miliar rupiah, namun harus mengeluarkan 17 miliar rupiah hanya untuk menarik kabel dari gardu induk Cikumpai.
Dedi mengusulkan agar Pemprov Jabar berinvestasi langsung ke PLN untuk membangun jaringan listrik di kawasan industri. Dengan begitu, investor tidak perlu menanggung biaya infrastruktur yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Jika investasi 500 miliar rupiah bisa menyerap 100.000 tenaga kerja perempuan serta menggerakkan roda ekonomi, maka investasi negara pada infrastruktur listrik itu akan kembali berlipat ganda ke kas daerah.
Ia juga menyoroti narasi publik yang kerap timpang: berita PHK 6.000 orang viral, sementara kabar masuknya 9.000 karyawan baru BYD nyaris tak terdengar. Tiga ribu pekerja data center pertama berbasis EI di bekas lokasi Indosat di Purwakarta pun luput dari sorotan. Dedi meminta agar perspektif pembangunan ini dikomunikasikan lebih aktif ke publik.
Soal lingkungan, Dedi mengungkapkan bahwa dalam lima tahun terakhir Jawa Barat kehilangan 1,2 juta ruang terbuka hijau akibat alih fungsi lahan. Ia berkomitmen mengembalikan ruang-ruang hijau itu dan memperketat regulasi tata ruang. Baginya, kemajuan ekonomi sejati justru lahir dari daerah yang menjaga alamnya, bukan mengeksploitasinya.
Dalam proyek Legok Nangka, Dedi juga memberikan jaminan tegas: tidak ada premanisme. Ia meminta Kapolda dan Pangdam untuk berjaga 24 jam di lokasi proyek. Tidak ada toleransi bagi siapapun yang datang meminta jatah pasir, batu, atau “uang keamanan.” Ia menyebut ini sebagai bagian dari perang terhadap budaya meminta tanpa bekerja yang merusak mentalitas masyarakat.
Dedi menutup arahannya dengan visi jangka panjang: desa-desa yang menghasilkan energi — geothermal, PLTS, PLTSA, atau PLTA — seharusnya mendapatkan listrik murah, bahkan gratis. Ini bentuk keadilan yang selama ini absen: warga yang hidup di sekitar sumber energi justru sering menjadi yang paling sulit mengakses listriknya. Target Dedi: tahun depan, 70.000 warga Jawa Barat yang belum teraliri listrik akan tuntas tercover.
FAQ
Mengapa dana bagi hasil migas tidak langsung masuk ke kas daerah?
Menurut Gubernur Dedi Mulyadi, dana tersebut selama ini disalurkan melalui BUMD sebagai perantara. Alih-alih menyetorkannya ke kas daerah, BUMD justru menggunakannya untuk mendirikan anak hingga cicit perusahaan dan mengubah ratusan miliar rupiah menjadi piutang.
Apa langkah konkret Dedi Mulyadi untuk memangkas peran BUMD broker?
Dedi telah memutus alur pembayaran Trans Jabar langsung ke PT Damri tanpa melalui BUMD perantara mulai Agustus. Ia juga telah melaporkan kejanggalan ini ke Presiden Prabowo dan berharap regulasi segera diubah.
Bagaimana Jawa Barat mengatasi masalah sampah di Bandung Raya?
Dalam jangka pendek, Pemprov Jabar mendorong teknologi pengolah sampah menjadi briket yang dikembangkan UMKM Lembang dan akan dipasang di setiap kecamatan. Untuk jangka panjang, proyek Legok Nangka disiapkan sebagai pusat pengolahan sampah dan pembangkit energi terpadu.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.