JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Program Makan Bergizi Gratis yang telah berjalan hampir dua tahun mendapat perhatian serius dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bukan sekadar evaluasi rutin, pemerintah kini menetapkan empat langkah konkret untuk memastikan program ambisius ini benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.
Langkah pembenahan ini diumumkan usai Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Penyelenggaraan Program MBG yang berlangsung di Jakarta pada Selasa, 20 Oktober 2026. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa momentum dua tahun pemerintahan Prabowo menjadi titik tolak untuk memperbaiki berbagai kelemahan yang masih ada dalam pelaksanaan MBG di lapangan.
“Memasuki dua tahun pemerintahan, arahan Presiden, MBG segera diimplementasikan secara merata, terutama di wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi,” ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu.
Empat langkah yang menjadi prioritas pemerintah mencakup percepatan pemerataan MBG ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, perbaikan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), peningkatan keamanan dan mutu gizi makanan, serta penertiban data penerima manfaat sekaligus pemberantasan penyimpangan.
Soal pemerataan ke wilayah 3T, Badan Gizi Nasional tidak tinggal diam. Pada 2 Oktober 2026, BGN mengaktivasi 480 SPPG baru di 16 provinsi kawasan Indonesia timur. Dua pekan berselang, tepatnya 14 Oktober 2026, dilakukan aktivasi tahap kedua dengan membuka 980 SPPG baru yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Bali.
Zulhas menambahkan bahwa petunjuk teknis khusus untuk SPPG di wilayah 3T ditargetkan selesai pekan ini. Kepastian operasional SPPG yang sudah diaktivasi menjadi hal mendesak agar layanan tidak terhenti di tengah jalan.
Perbaikan tata kelola sudah dimulai sejak awal Oktober 2026 lewat penetapan skema insentif baru. SPPG kini mendapatkan insentif berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani, dengan besaran Rp2.000 per porsi. Skema ini dirancang agar SPPG termotivasi melayani lebih banyak penerima dengan kualitas yang terjaga.
Tidak hanya soal insentif, pemerintah juga melakukan pendataan ulang seluruh SPPG untuk memastikan setiap unit yang beroperasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Berdasarkan ketentuan Surat Penetapan Sementara atau SPS 2, sebuah SPPG dinyatakan layak operasional apabila memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), tidak sedang dalam status suspend, tidak pernah mengalami kejadian fatal, dan melayani lebih dari 1.000 penerima manfaat.
“Data BGN mencatat 26.385 SPPG berstatus operasional dalam SPS 2,” kata Zulhas.
Dalam hal peningkatan keamanan dan mutu gizi, pemerintah mengambil langkah yang tidak biasa. BGN melakukan benchmarking ke negara-negara yang sudah berpengalaman mengelola program makan bergizi, antara lain Jepang dan Italia. Dari hasil studi banding itu, lahirlah percontohan sistem penyajian prasmanan yang kini tengah diuji coba di 66 SPPG di 10 provinsi.
Metode prasmanan ini diklaim membawa sejumlah keuntungan. Makanan tetap terjaga kehangatan saat disajikan, sisa makanan berkurang secara signifikan, dan yang tak kalah penting, metode ini membuka ruang edukasi gizi melalui keterlibatan langsung guru dan siswa dalam proses makan.
“Hasil uji coba akan dievaluasi secara berkala sebelum diperluas ke daerah lain,” ujar Zulhas.
Persoalan data penerima manfaat menjadi salah satu isu yang paling mendapat sorotan. Hingga 9 Oktober 2026, jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai 57,49 juta orang. Angka yang besar ini justru menyimpan tantangan tersendiri, yakni bagaimana memastikan seluruh data itu akurat dan tidak disalahgunakan.
Ke depan, pemerintah mewajibkan data penerima manfaat MBG tervalidasi secara by name by address atau BNBA dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Data yang dimaksud mencakup siswa sekolah, santri pesantren, serta kelompok yang disebut 3B, yakni balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Zulhas menyebut integrasi data berbasis NIK ini menjadi fondasi penting dalam menetapkan sasaran program dan mengukur dampaknya secara nyata. Penyaluran MBG pun diharapkan jauh lebih akurat dan tepat sasaran dibanding sebelumnya.
Namun yang paling tajam dari seluruh langkah pembenahan ini adalah tekad pemerintah memberantas penyimpangan. Zulhas berbicara terus terang soal praktik yang selama ini menggerogoti program dari dalam.
“Kalau dulu itu, yayasan-yayasan dibentuk, titik ditentukan, ya akhirnya kerja sama korupsi. Itu yang kita bersihkan,” tegasnya. Ia menambahkan, jika ada kesalahan yang dilakukan secara sengaja dan buktinya sudah terang-benderang, maka perkara itu bisa dibawa ke pengadilan.
Tidak ada lagi ruang bagi perantara atau kongkalikong yang berujung pada korupsi. Pernyataan itu bukan sekadar retorika, setidaknya begitu kesan yang ingin ditampilkan pemerintah dalam rapat koordinasi tersebut.
Di sisi pengawasan teknis, Kepala BGN Sudaryono mengungkap rencana pemasangan kamera CCTV di setiap dapur SPPG yang terhubung langsung ke pusat BGN. Lebih dari sekadar kamera biasa, sistem CCTV ini akan dilengkapi teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk memantau kepatuhan terhadap standar operasional prosedur di setiap dapur.
Sudaryono menjelaskan bahwa saat ini BGN tengah menjalankan piloting di sekitar 70 dapur untuk menguji konektivitas CCTV tersebut. Sistem AI yang ditanamkan akan memantau apakah SOP pengolahan bahan makanan, persiapan, hingga pencucian peralatan dijalankan sebagaimana mestinya.
“Jadi semua dapur itu sudah punya CCTV, hanya CCTV-nya belum terkoneksi, hanya dikonsumsi oleh internal dari dapur itu,” kata Sudaryono, seraya menjelaskan bahwa sistem terpusat sedang dalam tahap pengembangan.
Langkah pengawasan lainnya mencakup penguatan peran Satgas MBG di daerah. Satuan tugas ini diberi mandat memantau dan mengawasi pelaksanaan program sesuai tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG.
Program Makan Bergizi Gratis sejak diluncurkan awal 2025 memang tidak pernah sepi dari sorotan. Mulai dari keluhan soal kualitas makanan, ketidakmerataan distribusi, hingga dugaan penyimpangan anggaran, berbagai catatan terus bermunculan. Pembenahan yang diumumkan pemerintah kini menjadi ujian apakah tekad itu cukup kuat untuk mengubah keadaan di lapangan.
Dengan target penerima manfaat yang terus bertambah dan jangkauan wilayah yang kian meluas, keberhasilan empat langkah ini akan menjadi salah satu indikator paling nyata dari kinerja pemerintahan Prabowo di bidang ketahanan pangan dan gizi nasional.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.