Soal defisit anggaran yang menjadi latar belakang munculnya usulan SPP, Dedi tak mengelak dari kenyataannya. Ia mengakui kondisi keuangan daerah sedang dalam tekanan akibat penundaan dana bagi hasil dari pusat. Namun ia menegaskan bahwa jalan keluarnya bukan dengan membebankan masyarakat, melainkan melalui efisiensi dan realokasi anggaran internal.
Bahkan Dedi menyebut kemungkinan yang cukup berani: biaya operasional gubernur bisa dipotong jika memang diperlukan demi kepentingan pendidikan di Jawa Barat. Pernyataan itu bukan sekadar retorika, melainkan sinyal bahwa ia menempatkan pendidikan sebagai prioritas yang tidak bisa ditawar meski kondisi fiskal sedang tidak ideal.
Hingga saat ini, wacana reaktivasi SPP masih berada pada tahap kajian dan belum menjadi kebijakan resmi. Namun dengan pernyataan tegas dari gubernur, arah angin tampak sudah jelas: selama Dedi Mulyadi memimpin, pintu SPP untuk sekolah negeri di Jawa Barat tidak akan dibuka.
Komitmen itu, menurut Dedi, bukan hanya tentang anggaran atau regulasi. Ia menyebutnya sebagai langkah bersama untuk menjaga kualitas pendidikan dan masa depan anak-anak Jawa Barat, sebuah tanggung jawab yang tidak boleh dialihkan ke tangan orang tua dengan dalih apapun.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.