BANDUNG, PUNGGAWANEWS – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak bergeming menghadapi gelombang kritik atas sayembara tangkap begal yang ia gagas. Pria yang akrab disapa KDM itu justru balik berterima kasih kepada semua pihak yang melayangkan keberatan, sambil membeberkan argumentasi di balik kebijakan kontroversial tersebut.

Dalam keterangannya pada Sabtu, 25 Juli 2025, KDM menyatakan apresiasi kepada seluruh pengkritik program itu. Ia menyebut masukan tersebut sebagai bentuk otokritik yang konstruktif, bukan serangan yang harus dibalas.

Dua kekhawatiran utama publik langsung ia akui: potensi aksi main hakim sendiri oleh warga dan kemungkinan munculnya “drama begal”—skenario di mana seseorang pura-pura menjadi pelaku kejahatan demi mengantongi hadiah sayembara. Bagi KDM, dua kekhawatiran itu sah, tapi justru menjadi alasan kuat mengapa program ini perlu ada.

KDM juga secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, yang sebelumnya turut menanggapi program tersebut. Ia menegaskan akan menyampaikan dasar argumentatif yang jelas kepada sang profesor hukum ternama itu.

Inti dari argumentasi KDM sederhana namun tajam: sayembara ini bukan mengundang kekerasan, melainkan mencegahnya. Selama bertahun-tahun, ia menyaksikan sendiri bagaimana pelaku pencurian yang tertangkap warga berakhir dihakimi massa hingga tewas—bukan diadili oleh hukum.

Kasus-kasus itu bukan isapan jempol. KDM menyebut pelaku pencurian sepeda motor, ayam, domba, bahkan labu pun pernah menjadi korban amukan massa. Dokumentasi kasus-kasus tersebut, kata dia, bisa disaksikan langsung di kanal media sosial miliknya yang memang aktif merekam berbagai persoalan sosial di lapangan.

“Ketika maling tertangkap, cenderung dihakimi bahkan sampai meninggal,” ungkapnya. Dalam logika KDM, dua pihak yang dirugikan dalam skenario itu: korban kejahatan yang kehilangan harta, dan pelaku yang kehilangan nyawa tanpa proses hukum.

Di sinilah sayembara itu masuk sebagai solusi. Dengan memberikan imbalan resmi kepada warga yang berhasil menangkap dan menyerahkan pelaku ke pihak berwenang, KDM berharap dorongan untuk menghakimi massa bisa diredam. Warga tidak lagi perlu melampiaskan amarah secara fisik karena ada kompensasi yang menunggu jika mereka bertindak sesuai prosedur.

Nominal hadiah yang telah diumumkan juga dirancang untuk menutup kerugian materiil korban kejahatan. Dengan kata lain, program ini sekaligus berfungsi sebagai mekanisme pemulihan ekonomi bagi mereka yang menjadi sasaran begal, copet, atau perampok.

KDM menutup penjelasannya dengan nada tegas namun tenang. Ia menegaskan bahwa sayembara ini bukan bentuk legitimasi kekerasan jalanan, melainkan instrumen pencegahan terhadap praktik main hakim sendiri yang sudah lama mengakar dan memakan korban dari dua sisi sekaligus.

Kebijakan ini memang lahir dari wilayah abu-abu antara hukum dan realitas sosial. Di satu sisi, sistem hukum formal idealnya menjadi satu-satunya jalur penanganan kejahatan. Di sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan bahwa respons masyarakat terhadap pelaku kejahatan kerap jauh lebih cepat—dan lebih brutal—daripada proses hukum yang berlaku.

Pertanyaannya kini bukan sekadar apakah sayembara ini legal atau tidak, melainkan apakah ia mampu mengubah perilaku warga yang selama ini terbiasa menjadi hakim jalanan. Itu yang sedang diuji oleh Dedi Mulyadi di Jawa Barat.

FAQ

Apa tujuan utama sayembara tangkap begal yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi?

Sayembara ini dirancang untuk mencegah aksi main hakim sendiri oleh warga. Dengan memberikan imbalan resmi bagi yang menangkap pelaku dan menyerahkannya ke pihak berwenang, diharapkan warga tidak lagi menghakimi pelaku hingga tewas.

Apa dua kekhawatiran utama publik terhadap program sayembara ini?

Dua kekhawatiran yang diakui KDM adalah potensi terjadinya main hakim sendiri yang justru semakin parah, dan kemungkinan munculnya “drama begal”—seseorang yang berpura-pura menjadi pelaku kejahatan untuk meraih hadiah sayembara.

Bagaimana respons KDM terhadap kritik dari Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra?

KDM menyambut tanggapan Yusril dengan positif dan menyatakan akan menyampaikan dasar argumentatif program tersebut secara langsung kepada sang menteri sebagai bentuk dialog kebijakan yang terbuka.