BANDUNG, PUNGGAWANEWS – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tampil percaya diri di hadapan Menteri Perhubungan dan perwakilan Bank Dunia ketika menyampaikan visinya tentang transportasi publik modern untuk wilayah Bandung Raya, Pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam pidatonya yang lugas dan penuh candaan khas, Kang Dedi—sapaan akrabnya—menegaskan bahwa kehadiran sistem transportasi baru ini bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan tonggak perubahan cara hidup masyarakat Jawa Barat.

Bandung Raya, menurut Dedi, tengah memasuki babak baru. Transportasi publik bukan lagi sekadar pelengkap kota, melainkan kebutuhan dasar yang harus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat—dari pusat kota hingga pelosok desa.

Salah satu gebrakan yang langsung ia umumkan adalah evaluasi total terhadap angkutan kota (angkot) antarkabupaten yang dinilainya sudah tidak layak beroperasi. Kendaraan tanpa surat resmi, kondisi fisik yang memprihatinkan, dan sistem setoran yang membebani sopir menjadi alasan utama Dedi meminta kepala dinas perhubungan menghentikan perpanjangan izin operasional angkot-angkot tersebut.

“Buat apa perpanjang angkot yang sudah tidak jelas bentuknya? Itu hanya menambah kemacetan dan menambah beban utang bagi para sopir,” tegas Dedi dalam forum yang digelar siang itu.

Sebagai solusi, Dedi mendorong konversi armada angkot lama menjadi kendaraan listrik dalam kerangka program VRT (Vehicle Rapid Transit). Ia bahkan mengusulkan agar para sopir angkot yang selama ini hanya menjadi pekerja kini bisa beralih status menjadi pemilik kendaraan melalui skema kredit tanpa uang muka yang sedang disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Bank Jabar.

Gagasan ini bukan tanpa alasan. Dedi percaya bahwa sopir yang sekaligus menjadi pemilik kendaraan akan jauh lebih bertanggung jawab dalam merawat armadanya dibandingkan sistem setoran konvensional. Ini, menurutnya, adalah cara membangun kesejahteraan dari bawah—bukan sekadar memindahkan keuntungan ke tangan pemodal besar.

Namun Dedi tidak berhenti pada soal kendaraan. Ia menyoroti bahwa modernisasi transportasi harus dibarengi dengan perubahan perilaku masyarakat sebagai pengguna. Membuang sampah pada tempatnya, tertib di ruang publik, dan menghargai fasilitas bersama adalah nilai-nilai yang ia ingin jadikan tren baru di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi, dan Sumedang.

Di sisi lain, pemerintah pun dituntut untuk berbenah. Trotoar bersih, penerangan jalan yang memadai, marka jalan yang teratur, serta keamanan yang terjaga sepanjang waktu menjadi prasyarat mutlak agar peningkatan volume penumpang tidak justru memicu lonjakan kejahatan di ruang-ruang publik.

Kabar gembira lainnya datang untuk warga Kota Bandung. Dedi mengonfirmasi bahwa Bandara Husein Sastranegara akan kembali diaktifkan pada Agustus mendatang dengan rute penerbangan ke 24 kota. Lebih jauh, ia bahkan mendorong agar penerbangan internasional pun bisa kembali dilayani dari Husein, dengan alasan konektivitas yang lebih baik dibandingkan Bandara Kertajati yang dinilainya belum optimal dari sisi aksesibilitas.

“Multiplier effect-nya nyata. Penerbangan yang tersambung akan mendongkrak pariwisata dan kunjungan ke Bandung,” ujarnya, sembari mengingatkan Wali Kota Bandung agar memastikan layanan publik kota siap menyambut lonjakan wisatawan—dari kebersihan trotoar hingga kualitas jalan.

Dedi bahkan bercanda bahwa dirinya berhak mendapat honor sebagai “asisten wali kota” karena ikut turun tangan menangani sampah dan bangunan liar di ibu kota provinsi itu. Candaan yang disambut tawa hadirin ini justru menegaskan keseriusannya dalam memastikan Kota Bandung tampil prima sebagai wajah Jawa Barat.

Keadilan pembangunan menjadi benang merah pidato Dedi. Ia dengan lantang mengingatkan bahwa modernisasi di pusat kota tidak boleh membuat wilayah-wilayah pinggiran terlupakan. Sukabumi, Garut, Cianjur Selatan, Ciamis, Kuningan, Majalengka, hingga Pangandaran—daerah-daerah yang masih bergantung pada jembatan bambu dan jalan desa yang belum memadai—harus mendapat perhatian yang setara.

Gubernur Jawa Barat ini juga menyoroti persoalan kemiskinan di wilayah-wilayah yang kaya sumber daya alam namun miskin dalam pembagian hasil. Ia secara terbuka mengkritik pola industrialisasi yang menguras bahan baku dari hulu tetapi membiarkan masyarakat setempat tetap hidup dengan upah rendah dan lingkungan yang rusak.

“Jangan sampai hulu dikorbankan demi hilir. Hulu dan hilir harus sama kesejahteraannya,” tegas Dedi, sembari mengisyaratkan akan ada keputusan tegas terkait industri di Bandung Barat yang selama ini dinilai merugikan warga sekitar.

Untuk kemacetan di Padalarang, Dedi memastikan solusi konkret sedang digarap. Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini tengah membebaskan lahan untuk jalur baru yang menghubungkan Stasiun Padalarang, melewati Kota Baru Parahyangan, dan keluar di Cipatan. Target penyelesaian dipatok pada 2027.

Menutup pidatonya, Dedi merangkum visinya dalam satu kalimat sederhana: “Lembur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa.” Sebuah janji yang ia bingkai dengan semangat keberanian—nyali—yang menurutnya sudah saatnya dimiliki oleh orang Sunda dalam menentukan arah pembangunan daerahnya sendiri.

FAQ

Apa itu program VRT yang disebutkan Gubernur Dedi Mulyadi untuk Bandung Raya?
VRT atau Vehicle Rapid Transit adalah sistem transportasi publik modern yang digagas untuk menggantikan armada angkot lama di Bandung Raya. Dalam program ini, pemilik angkot lama didorong untuk beralih ke kendaraan listrik dengan skema kredit tanpa uang muka yang disiapkan pemerintah provinsi.

Kapan Bandara Husein Sastranegara akan kembali beroperasi melayani penerbangan komersial?
Berdasarkan pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi, Bandara Husein Sastranegara dijadwalkan kembali aktif melayani penerbangan pada Agustus mendatang dengan rute ke sekitar 24 kota, dan ia juga mendorong pembukaan kembali rute internasional dari bandara tersebut.

Bagaimana rencana Pemprov Jabar mengatasi kemacetan di Padalarang, Bandung Barat?
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang dalam proses pembebasan lahan untuk membangun jalur baru yang menghubungkan Stasiun Padalarang, melewati Kota Baru Parahyangan, hingga keluar di Cipatan. Proyek ini ditargetkan rampung dan mulai mengurai kemacetan pada tahun 2027.



Follow Widget