FLORES, PUNGGAWANEWS – Tidak ada sambutan hangat di posko pengungsi itu. Yang ada adalah kemarahan seorang camat yang sudah kehabisan sabar.
Agustinus Supratman, Camat Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, membanting paket logistik di hadapan petugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saat meninjau posko pengungsi gempa Flores, Kamis, 21 Agustus 2026. Bukan aksi spontan tanpa alasan—ini adalah puncak dari ketidakpuasan yang sudah lama menggelegak.
Hari itu adalah hari keenam pascagempa mengguncang wilayah Flores. Sementara laporan administratif dari pusat mencatat bantuan mengalir deras, kenyataan di lapangan bercerita sebaliknya.
Agustinus menolak keras tudingan bahwa pihaknya menghambat distribusi bantuan. Ia justru berbalik mempertanyakan akurasi pendataan yang dikirimkan dari pusat—data yang menurutnya jauh dari mencerminkan kondisi sesungguhnya di lokasi bencana.
Ketegangan memuncak ketika Agustinus menolak menandatangani berita acara penyerahan bantuan. Baginya, menandatangani dokumen yang isinya tidak sesuai kenyataan sama saja dengan melegalkan kebohongan.
Ia menyebut hanya sekitar 300 paket sembako yang benar-benar tersedia di lokasi untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak. Sementara itu, catatan administratif mencatat angka yang jauh lebih besar—angka yang seolah menggambarkan ketersediaan logistik yang memadai, padahal kenyataan di lapangan berbicara lain.
Yang membuat situasi semakin panas adalah penemuan Agustinus bahwa namanya dicantumkan dalam proses administrasi bantuan tanpa sepengetahuannya. Ia merespons dengan keras dan langsung.
“Bapak keterlaluan, bapak jual nama saya!” begitu ia menegur petugas BNPB di hadapan publik.
Kalimat itu bukan sekadar ekspresi amarah. Ia adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam rantai birokrasi penanganan bencana—di mana nama pejabat lokal bisa dipakai tanpa koordinasi, dan angka-angka bantuan bisa tercatat tanpa korespondensi dengan barang yang nyata ada.
Persoalan semacam ini bukan pertama kali mencuat dalam penanganan bencana di Indonesia. Pola berulang yang kerap terjadi adalah: laporan terlihat mulus di atas kertas, tetapi warga di lokasi bencana masih menunggu bantuan yang entah ada di mana.
Di sinilah ironi terbesar terlihat. Gempa Flores memukul keras kehidupan warga Manggarai Timur. Mereka mengungsi, kehilangan tempat tinggal, dan menggantungkan harapan pada bantuan dari pemerintah. Namun bantuan itu—atau setidaknya catatan tentang bantuan itu—seperti memiliki kehidupan tersendiri yang terpisah dari realita pengungsi.
Agustinus boleh jadi bukan sosok yang paling diplomatis dalam mengekspresikan ketidakpuasannya. Membanting logistik di depan kamera tentu bukan cara yang lazim ditempuh seorang pejabat. Namun dalam situasi darurat, di mana setiap hari keterlambatan berarti penderitaan nyata bagi para pengungsi, frustrasi semacam itu memiliki logikanya sendiri.
Yang perlu dicatat adalah bahwa reaksinya bukan muncul dari keengganan bekerja sama. Justru sebaliknya—ia ada di lapangan, meninjau langsung kondisi pengungsi, dan menemukan kesenjangan yang seharusnya sudah ditangani oleh sistem yang lebih besar dari dirinya.
Pertanyaannya kini adalah: ke mana perginya selisih antara angka di dokumen dan barang yang ada di lapangan?
Dalam penanganan bencana, celah antara laporan dan realita bukan sekadar persoalan administratif. Ia bisa berarti ribuan warga yang tidak mendapat makanan, tidak mendapat selimut, tidak mendapat -obatan—karena secara resmi, semuanya sudah “terdistribusi.”
BNPB sebagai lembaga koordinator penanganan bencana nasional memiliki tanggung jawab untuk menjawab pertanyaan ini secara terbuka. Bukan dengan pembelaan kelembagaan, melainkan dengan klarifikasi berbasis data yang bisa diverifikasi oleh semua pihak—termasuk pejabat lokal seperti Agustinus yang berada di garis terdepan.
Transparansi distribusi bantuan bukan kemewahan dalam situasi bencana. Ia adalah prasyarat minimal agar pertolongan benar-benar sampai kepada yang paling membutuhkan.
Aksi Agustinus mungkin terlihat dramatis. Tetapi jika insiden itu mendorong audit menyeluruh terhadap pendataan dan distribusi bantuan gempa Flores, maka satu paket logistik yang terbanting itu bisa jadi lebih bermakna daripada ribuan lembar berita acara yang ditandatangani dengan tenang—tanpa pernah diperiksa kebenarannya.
Para pengungsi di Lamba Leda Utara tidak butuh drama. Mereka butuh bantuan yang benar-benar ada, bukan bantuan yang hanya hidup di kolom spreadsheet.
FAQ
Mengapa Camat Lamba Leda Utara menolak menandatangani berita acara bantuan?
Agustinus Supratman menolak menandatangani berita acara karena menemukan ketidaksesuaian antara data bantuan yang tercatat secara administratif dengan jumlah barang yang benar-benar tersedia di lokasi posko pengungsi.
Berapa paket sembako yang tersedia untuk pengungsi gempa Flores di Lamba Leda Utara?
Menurut Agustinus, hanya sekitar 300 paket sembako yang tersedia secara fisik di lapangan, jauh di bawah angka yang tercatat dalam dokumen bantuan dari pusat.
Apa yang dimaksud Camat ketika mengatakan “bapak jual nama saya”?
Agustinus memprotes pencantuman namanya dalam proses administrasi bantuan tanpa sepengetahuan atau persetujuannya, yang ia anggap sebagai penyalahgunaan identitasnya dalam dokumen resmi penanganan bencana.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.