JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Badan Gizi Nasional bergerak cepat. Di tengah sorotan publik terhadap carut-marut program Makan Bergizi Gratis, lembaga yang mengelola salah satu program prioritas Presiden Prabowo ini resmi memperkenalkan dua pejabat tinggi madya yang ditunjuk langsung oleh kepala negara—sebuah langkah yang dibaca sebagai respons serius atas berbagai persoalan tata kelola yang belum tuntas.
Penunjukan ini bukan jalur birokrasi biasa. Merujuk pada Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 83 tentang BGN, pejabat tinggi madya dapat diangkat langsung oleh Presiden tanpa melalui mekanisme seleksi terbuka. Keputusan Presiden pun telah ditandatangani, dan BGN langsung memperkenalkan dua nama tersebut kepada publik pada Senin, 21 Juli 2025.
Pejabat pertama adalah Dr. Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, MKM, yang didapuk sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola. Ia berlatar belakang dokter dengan spesialisasi Magister Kesehatan Masyarakat, dan sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penyakit Menular di Kementerian Kesehatan, dengan keahlian khusus di bidang epidemiologi dan manajemen imunisasi.
Kepala BGN menegaskan bahwa pilihan ini bukan kebetulan. Pengalaman Prima dalam mengelola program imunisasi nasional dinilai sangat relevan dengan karakteristik program MBG: berskala nasional, menyasar jutaan penerima manfaat, dan membutuhkan sistem pendataan yang presisi hingga ke tingkat individu—by name by address.
Tugas utama Prima di BGN adalah merapikan penetapan sasaran dan target penerima MBG yang selama ini masih dianggap belum akurat. Publik tentu masih ingat polemik angka 63,2 juta penerima yang sempat menjadi perdebatan. Di sinilah keahlian Prima diharapkan menjadi solusi—membangun sistem dari perencanaan, distribusi berjenjang, pencatatan penerima, hingga monitoring dan evaluasi capaian program.
Nama kedua adalah Zain Nuri, mantan pejabat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ditunjuk sebagai Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran. Kepala BGN secara terbuka menyebut Zain sebagai rekan lamanya—keduanya pernah bekerja dalam satu tim di kedeputian investigasi BPKP, sama-sama berlatar akuntan dan bersertifikasi Certified Fraud Examiner (CFE).
Penempatan seorang auditor berpengalaman di posisi yang mengawasi penyediaan dan penyaluran makanan bukan tanpa alasan. Sejumlah kasus yang mencoreng citra program MBG—termasuk insiden yang melibatkan pengadaan tidak wajar seperti motor listrik dalam skema pembiayaan—menjadi latar belakang mengapa figur dengan rekam jejak pengawasan keuangan dipilih untuk membenahi sistem distribusi dari dalam.
Kepala BGN menyatakan dengan tegas: apa yang terjadi sebelumnya tidak boleh terulang. Dengan kehadiran Zain, sistem pengadaan dan penyaluran diharapkan berjalan lebih transparan dan akuntabel. Sertifikasi pengadaan barang dan jasa yang dimiliki Zain menjadi bekal tambahan untuk menutup celah yang selama ini dimanfaatkan.
Namun di saat BGN sibuk membenahi internal, suara dari luar justru semakin keras. Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional dan Forum Investor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menghadap Komisi IX DPR RI untuk menyampaikan keluhan yang sudah lama menggantung: ketidakadilan dalam pola kemitraan antara mitra dapur dan BGN.
Ketua Asosiasi Mitra BGN, Syawaluddin Aweng, berbicara lugas di hadapan para legislator. Menurutnya, selama ini mitra hanya diminta menyediakan fasilitas—dapur, peralatan, tempat produksi—sementara BGN hanya membawa program. Namun ketika masalah muncul, mitra yang menanggung akibatnya.
Kasus keracunan makanan menjadi contoh paling nyata. Saat insiden tersebut terjadi di wilayah tertentu, dapur milik mitra langsung dikenai suspensi. Padahal, menurut para mitra, mereka hanya menyiapkan fasilitas sesuai ketentuan. Mereka merasa dijadikan kambing hitam atas persoalan yang akarnya jauh lebih kompleks dari sekadar kelalaian di tingkat dapur.
Pernyataan Syawaluddin di forum DPR terdengar seperti ultimatum. Jika aspirasi para mitra tidak didengar dan pola kemitraan tidak segera diperbaiki, ia menyatakan kesiapan seluruh mitra untuk melakukan pemblokiran secara nasional—sebuah ancaman yang, jika benar-benar terealisasi, berpotensi menghentikan distribusi MBG di banyak wilayah sekaligus.
Keluhan ini menyoroti salah satu kelemahan struktural program MBG yang selama ini luput dari perhatian: absennya perlindungan hukum yang memadai bagi para mitra dapur. Mereka berinvestasi, menanggung risiko operasional, namun tidak memiliki posisi tawar yang setara ketika berhadapan dengan kebijakan BGN.
Momentum ini terbilang krusial. BGN berada di persimpangan: di satu sisi harus membuktikan bahwa penunjukan pejabat baru benar-benar membawa perubahan nyata, bukan sekadar pergantian wajah. Di sisi lain, tuntutan dari ribuan mitra dapur yang menjadi tulang punggung operasional program ini tidak bisa diabaikan begitu saja.
Program MBG adalah program besar dengan ambisi mulia—memastikan anak-anak Indonesia mendapat asupan gizi yang cukup setiap hari. Tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada ekosistem yang sehat: sistem tata kelola yang kuat, distribusi yang bersih, dan kemitraan yang adil. Ketiga pilar itu kini sedang diuji secara bersamaan.
FAQ
Mengapa Presiden menunjuk langsung pejabat BGN tanpa seleksi terbuka?
Berdasarkan Pasal 59 Perpres Nomor 83 tentang BGN, pejabat tinggi madya di lingkungan BGN memang dapat diangkat melalui mekanisme penunjukan langsung oleh Presiden, tanpa harus melalui proses seleksi terbuka seperti jabatan pemerintahan pada umumnya.
Apa yang dimaksud dengan ancaman “gembok nasional” oleh mitra dapur MBG?
Ancaman gembok nasional adalah pernyataan dari Ketua Asosiasi Mitra BGN bahwa seluruh mitra dapur siap menghentikan operasional mereka secara serentak di seluruh Indonesia jika tuntutan perbaikan pola kemitraan yang lebih adil tidak segera ditanggapi oleh BGN dan DPR.
Apa hubungan antara program imunisasi nasional dan program MBG?
Keduanya memiliki kesamaan dalam hal skala dan kerumitan tata kelola: sama-sama bersifat nasional, menyasar jutaan penerima manfaat, membutuhkan pendataan by name by address, serta sistem distribusi berjenjang dari pusat hingga tingkat layanan terbawah. Itulah alasan Deputi Prima yang berlatar belakang manajemen imunisasi dianggap relevan untuk membenahi sistem MBG.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.