Akses tidak hanya diberikan kepada orang tua. Guru, kepala sekolah, pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan juga akan mendapatkan akses sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dengan demikian, pengawasan berjalan berlapis—dari lingkup keluarga hingga institusi pemerintahan.
Sementara itu, masyarakat umum yang tidak memiliki kaitan langsung dengan penerima manfaat tetap bisa mengakses informasi bersifat publik. Informasi tersebut mencakup lokasi dapur MBG di suatu daerah, menu yang disajikan, serta daftar sekolah yang masuk dalam cakupan program.
BGN juga berencana memperbarui tampilan situs resminya agar lebih informatif dan mudah dinavigasi. Masyarakat nantinya bisa melihat berapa banyak dapur MBG yang beroperasi di tingkat kecamatan dan kabupaten, sekaligus mengetahui seberapa luas cakupan penerima manfaat di wilayah mereka.
Kepala BGN menegaskan bahwa transformasi dari sistem manual ke digital ini bukan sekadar pembaruan teknologi. Ini adalah perubahan cara negara melayani dan membuka diri kepada publik.
“Kami berusaha dari yang manual bagaimana kemudian menjadi digital sehingga mudah dan gampang diakses oleh semua orang,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.