JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Pemerintah memutuskan memangkas daftar penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mencoret 1.653 satuan pendidikan sekaligus—sebuah keputusan yang mengundang tanya: selama ini, apakah meja makan anak-anak orang kaya juga disubsidi negara?
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengumumkan langkah refocusing ini melalui siaran pers resmi pada Kamis, 10 September 2026. Keputusan besar itu bukan tanpa alasan—pemerintah ingin memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar mendarat di piring anak-anak yang paling membutuhkan, bukan di kantin sekolah internasional yang sudah dilengkapi kafe bergaya.
Refocusing ini bukan sekadar perampingan administratif. Ini adalah pengakuan terbuka bahwa program MBG—salah satu janji besar pemerintahan saat ini—sempat berjalan kurang presisi di lapangan. Sejumlah sekolah yang seharusnya bukan prioritas ikut menikmati anggaran yang sesungguhnya dirancang untuk mereka yang kekurangan.
BGN menetapkan tiga kriteria utama sekolah yang dicoret dari daftar penerima manfaat. Pertama, sekolah swasta bertaraf internasional. Kedua, sekolah elite yang memiliki kerja sama dengan institusi global maupun nasional. Ketiga, sekolah yang dinilai sudah mandiri secara finansial dan tidak bergantung pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Dengan kata lain, jika sekolah Anda memiliki lapangan tenis indoor, kolam renang olimpik, dan menu kantin empat bahasa—kemungkinan besar nama Anda sudah dicoret dari daftar BGN. Sudaryono menegaskan bahwa murid-murid di sekolah semacam itu dinilai sudah mendapatkan pemenuhan gizi yang baik, baik dari rumah maupun dari fasilitas internal sekolah mereka sendiri.
Pernyataan itu terdengar masuk akal secara logika, meski agak pedas jika direnungkan lebih dalam: selama berbulan-bulan, negara rupanya ikut membiayai makan siang anak-anak yang orang tuanya mampu membayar uang sekolah puluhan juta per semester.
Dana yang berhasil dihemat dari pencoretan 1.653 sekolah tersebut kini dialihkan untuk menjangkau sekitar 240 ribu sekolah lain yang sudah mengajukan permohonan manfaat MBG namun hingga kini belum mendapatkan giliran. Angka itu bukan kecil—ratusan ribu sekolah mengantre, sementara sebagian slot justru diisi oleh institusi yang tidak seharusnya berada dalam antrean itu.
Fokus BGN kini secara tegas diarahkan ke wilayah 3T: Tertinggal, Terdepan, dan Terluar. Daerah-daerah seperti Maluku dan Papua, yang selama ini berjibaku dengan angka stunting tinggi, menjadi prioritas utama redistribusi anggaran ini. Di sana, program MBG bukan sekadar tambahan menu makan siang—ia bisa menjadi satu-satunya asupan bergizi yang diterima seorang anak dalam sehari.
Keputusan refocusing ini sesungguhnya merupakan koreksi kebijakan yang datang terlambat, namun tetap lebih baik daripada tidak sama sekali. Program MBG sejak awal digagas untuk menyentuh lapisan masyarakat paling rentan: anak-anak dari keluarga miskin, daerah terpencil, dan komunitas yang selama ini luput dari perhatian kebijakan gizi nasional.
Namun seperti banyak program besar lainnya, implementasi di lapangan sering kali bergeser dari rancangan awal. Ketika data sekolah penerima manfaat dikompilasi secara masif dan cepat, celah seleksi pun terbuka. Sekolah-sekolah yang memiliki jaringan, koneksi, atau administrasi yang lebih rapi bisa lebih mudah masuk daftar dibanding sekolah-sekolah kecil di pelosok yang bahkan tidak memiliki staf untuk mengurus berkas permohonan.
Maka langkah BGN ini, betapapun terlambat, membawa pesan penting: anggaran publik bukan hak siapa saja yang berhasil mengajukan formulir lebih dulu. Ada prioritas moral di balik setiap kebijakan sosial—dan prioritas itu seharusnya selalu berpihak pada mereka yang paling membutuhkan.
Sudaryono tidak merinci berapa total nilai anggaran yang berhasil dialihkan dari pencoretan ini. Namun dengan 1.653 sekolah yang dicoret dan asumsi rata-rata jumlah siswa per sekolah, angka penerima manfaat yang terdampak bisa mencapai ratusan ribu murid dari segmen yang justru tidak memerlukan subsidi gizi negara.
Redistribusi ini juga menjadi ujian berikutnya bagi BGN. Menjangkau 240 ribu sekolah yang belum terlayani bukan perkara sederhana—terutama di wilayah 3T yang infrastrukturnya saja masih menjadi tantangan besar. Distribusi makanan bergizi ke sekolah-sekolah di pedalaman Papua atau kepulauan Maluku membutuhkan rantai logistik yang jauh lebih kompleks dibanding pengiriman ke sekolah di pusat kota.
BGN tampaknya menyadari tantangan ini. Pergeseran fokus ke daerah stunting tinggi menunjukkan bahwa lembaga ini mulai bergerak melampaui sekadar pemerataan administratif menuju intervensi gizi yang benar-benar berbasis kebutuhan.
Yang menarik untuk dipantau ke depan adalah apakah langkah refocusing ini akan diikuti dengan audit menyeluruh terhadap mekanisme seleksi awal program MBG. Jika 1.653 sekolah yang tidak layak sempat masuk daftar, pertanyaannya adalah: bagaimana mereka bisa lolos seleksi sejak awal? Apakah ada celah dalam sistem verifikasi yang perlu ditambal sebelum sejarah terulang?
Program Makan Bergizi Gratis memiliki ambisi yang mulia. Namun ambisi yang mulia membutuhkan eksekusi yang cermat, pengawasan yang ketat, dan keberanian untuk mengoreksi diri ketika realitas di lapangan melenceng dari tujuan awal. Langkah BGN mencoret 1.653 sekolah adalah salah satu bentuk keberanian itu—kecil, tapi nyata.
FAQ
Mengapa 1.653 sekolah dicoret dari program Makan Bergizi Gratis?
Sekolah-sekolah tersebut dinilai tidak memenuhi kriteria prioritas program MBG karena termasuk kategori sekolah swasta internasional, sekolah elite dengan kerja sama global, atau sekolah yang sudah mandiri secara finansial tanpa bergantung pada dana BOS. BGN memutuskan anggaran harus dialihkan ke sekolah yang lebih membutuhkan.
Ke mana dana dari pencoretan sekolah elite tersebut dialihkan?
Dana yang berhasil dihemat akan dialihkan untuk menjangkau sekitar 240 ribu sekolah yang sudah mengajukan permohonan MBG namun belum menerima manfaat, dengan prioritas utama di wilayah 3T serta daerah dengan angka stunting tinggi seperti Maluku dan Papua.
Apakah langkah refocusing ini menandakan program MBG berjalan tidak tepat sasaran sejak awal?
Secara implisit, ya. Masuknya sekolah-sekolah elite ke dalam daftar penerima manfaat mengindikasikan adanya celah dalam mekanisme seleksi awal. Koreksi yang dilakukan BGN merupakan pengakuan bahwa distribusi awal program perlu disesuaikan agar lebih presisi dan berbasis kebutuhan nyata.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.