PUNGGAWANEWS – Ketika kabut asap dari Kalimantan menyeberangi perbatasan dan memaksa ratusan sekolah di Sarawak, Malaysia tutup, satu pertanyaan menggantung: bagaimana dengan perlindungan anak-anak di negara tempat kebakarannya sendiri terjadi?

Pada 12 Agustus 2026, Indeks Polusi Udara atau API di Serian, Sarawak, menembus angka 200—masuk kategori sangat tidak sehat. Pemerintah Sarawak bergerak cepat. Ratusan sekolah ditutup sementara, kegiatan belajar dipindahkan ke rumah, dan orang tua tidak perlu menebak-nebak keputusan itu karena sistemnya sudah jelas: ketika angka melampaui batas, sekolah berhenti.

Sarawak Disaster Management Committee mengumumkan sebanyak 108 sekolah di Serian terdampak penutupan. Data Dinas Pendidikan Sarawak kemudian mencatat 107 sekolah, terdiri dari 99 sekolah dasar dan delapan sekolah menengah. Selisih satu sekolah tidak mengubah inti persoalannya: ketika udara berbahaya, aktivitas anak dihentikan. Titik.

Yang membuat situasi ini terasa lebih dari sekadar bencana cuaca adalah asal asap tersebut. ASEAN Specialised Meteorological Centre atau ASMC telah mendeteksi peningkatan titik panas di Kalimantan sejak awal Agustus, lengkap dengan pergerakan asapnya menuju bagian barat Sarawak. Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga mencatat asap dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terpantau menyeberangi perbatasan menuju Malaysia pada beberapa hari sepanjang awal bulan itu.

Tentu, bukan berarti seluruh asap di langit Sarawak dikirim dari Kalimantan seorang diri. Kebakaran juga terjadi di wilayah Malaysia sendiri. Namun pemantauan regional menunjukkan kontribusi asap lintas batas itu nyata. Artinya, kebakaran yang terjadi di wilayah Indonesia tidak berhenti menjadi masalah lokal begitu apinya padam atau angin berubah arah.

Asap ternyata jauh lebih mahir menjalankan integrasi kawasan daripada birokrasi mana pun. Ia tidak butuh paspor, tidak melapor di pos perbatasan, dan tidak berhenti ketika menemukan garis imajiner di peta. Begitu angin mendukung, asap dari Kalimantan bisa langsung ikut menentukan apakah anak-anak di Serian masih boleh berangkat sekolah atau tidak.

Situasi di Sarawak pun tidak berhenti pada 12 Agustus. Pada 20 Agustus, penutupan sekolah diperluas ke sejumlah wilayah pendidikan lain di Sarawak ketika kualitas udara kembali memburuk. Ratusan sekolah terdampak dalam gelombang berikutnya. Penutupan di Serian ternyata hanya babak pertama dari persoalan yang lebih panjang.

Sementara itu, respons di sisi Indonesia jauh lebih beragam. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, solusi awalnya adalah menggeser jam masuk sekolah ke pukul 09.00 WITA. Logikanya mungkin: asap pagi lebih pekat, asap siang lebih bersahabat. Sayangnya, partikel halus di udara tidak membaca surat edaran dinas pendidikan dan tidak otomatis menghilang begitu jarum jam bergerak.

Di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, kebijakan dibedakan berdasarkan jenjang. PAUD dialihkan ke pembelajaran jarak jauh lebih dahulu. Sementara siswa SD dan SMP masih mengikuti tatap muka dengan jam masuk diundur, kegiatan luar ruangan dihentikan, dan penggunaan masker diperketat. Ketika kondisi memburuk, sekolah diberi ruang untuk memperpendek durasi belajar atau beralih ke rumah.

Kotawaringin Timur akhirnya mengambil langkah paling tegas di antara daerah-daerah itu. Pada 20 Agustus, pemerintah daerah menghentikan sementara pembelajaran tatap muka sepenuhnya karena kondisi kabut asap dianggap tidak aman. Ini membuktikan bahwa ada pemerintah daerah Indonesia yang juga mampu bergerak cepat ketika situasi menuntutnya.

Karena itu, persoalannya bukan sesederhana Malaysia menutup sekolah sementara Indonesia memaksa siswa tetap masuk. Respons Indonesia memang berbeda-beda bergantung daerah dan keparahan asap. Justru perbedaan itulah yang layak dipertanyakan: mengapa satu ancaman kesehatan yang sama bisa menghasilkan standar perlindungan yang begitu beragam dari satu kabupaten ke kabupaten lain?

Indonesia sebenarnya sudah memiliki Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU sebagai acuan. Berdasarkan aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ISPU 101–200 masuk kategori tidak sehat, 201–300 sangat tidak sehat, dan di atas 300 masuk kategori berbahaya. Angka-angkanya tersedia. Kategorinya sudah ada. Yang masih longgar adalah penerjemahannya menjadi tindakan perlindungan yang seragam dan dapat diprediksi oleh masyarakat.

Malaysia, melalui National Haze Action Plan, punya ambang yang relatif mudah dipahami publik. Ketika API mencapai level tertentu, sekolah dapat ditutup. Tidak perlu rapat panjang, tidak perlu menunggu arahan berlapis. Di Indonesia, kategorinya tersedia, tetapi tindakan konkret yang mengikutinya masih banyak bergantung pada inisiatif masing-masing kepala daerah.

Skala kebakarannya sendiri seharusnya sudah cukup menjadi alarm. BNPB mencatat hingga 9 Agustus 2026, sekitar 48 ribu hektare lahan terbakar di enam provinsi prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kalimantan Barat mencatat luas kebakaran terbesar, disusul Riau dan Kalimantan Tengah. ASMC bahkan sudah menaikkan peringatan kabut asap untuk kawasan selatan ASEAN sejak awal Agustus, jauh sebelum sekolah-sekolah di Sarawak akhirnya ditutup. Tanda-tandanya tersedia. Pertanyaannya adalah seberapa siap sistem respons kita membaca dan menindaklanjutinya.

Alasan mengapa keputusan terkait sekolah tidak seharusnya dianggap sepele sudah lama diperkuat oleh bukti ilmiah. Organisasi Kesehatan Dunia menempatkan anak-anak sebagai kelompok paling rentan terhadap pencemaran udara karena sistem pernapasan mereka masih berkembang. Partikel halus dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan meningkatkan risiko gangguan pernapasan, terutama ketika konsentrasinya tinggi dan paparan berlangsung berulang.

Ini bukan soal menutup sekolah setiap kali ada sedikit asap. Keputusan memang harus berdasarkan pengukuran kualitas udara yang nyata. Tetapi ketika udara sudah masuk kategori sangat tidak sehat, mempertahankan aktivitas normal seharusnya tidak dianggap sebagai bukti ketangguhan atau disiplin.

Sekolah memang tempat belajar banyak hal, termasuk disiplin. Tetapi disiplin tidak perlu dibuktikan dengan kemampuan anak bertahan duduk di kelas ketika kualitas udara di luar sedang buruk. Tidak ada nilai tambahan karena berhasil hadir saat partikel halus memenuhi udara. Apalagi anak-anak bukan kelompok yang seharusnya diminta menguji seberapa kuat paru-parunya menghadapi musim karhutla.

Mengundur jam masuk, membatasi aktivitas luar, memperkuat penggunaan masker, atau mempercepat waktu pulang bisa menjadi langkah yang masuk akal. Tetapi langkah-langkah itu seharusnya menjadi bagian dari sistem bertingkat yang transparan dan mudah dipahami masyarakat: semakin buruk kualitas udara, semakin tegas pembatasan yang diberlakukan. Dengan sistem seperti itu, orang tua tidak perlu menebak-nebak, dan kepala sekolah tidak perlu memilih sendiri antara mengejar jam pelajaran atau menjaga kesehatan siswanya.

Pembicaraan soal karhutla selama ini sering terfokus pada jumlah titik api, luas lahan terbakar, operasi pemadaman, dan hujan buatan. Semua itu penting. Namun ketika asap sudah sampai ke halaman sekolah, pertanyaannya bergeser menjadi jauh lebih konkret: berapa buruk kualitas udara yang harus terjadi sebelum aktivitas anak-anak dihentikan?

Kasus Sarawak menyajikan ironi yang sulit diabaikan. Kebakaran terjadi di wilayah Indonesia, sebagian asapnya menyeberangi perbatasan, lalu negara tetangga menutup sekolah ketika kualitas udaranya melampaui ambang batas. Sementara di sejumlah daerah Indonesia yang juga terdampak, respons awal masih berupa penyesuaian jam dan pembatasan kegiatan sebelum beberapa wilayah akhirnya ikut menerapkan pembelajaran dari rumah.

Ini bukan tentang menyatakan Malaysia selalu lebih baik dan Indonesia selalu buruk. Kondisi udara setiap kota berbeda, beberapa daerah Indonesia sudah bergerak tegas, dan situasinya terus berkembang. Tetapi kejadian ini tetap menjadi pengingat yang tidak nyaman: negara tempat kebakaran terjadi seharusnya memiliki sistem perlindungan yang setidaknya sama sigapnya dengan negara yang kebagian asapnya.

Jam pelajaran yang tertinggal masih bisa diganti. Materi yang belum tersampaikan masih bisa dikejar. Tetapi paru-paru anak tidak dilengkapi tombol undo. Kalau asap dari Kalimantan sudah cukup buruk sampai membuat sekolah di Malaysia harus ditutup, rasanya wajar mempertanyakan standar perlindungan di tempat asal kebakarannya sendiri. Jangan sampai asap kita lebih cepat menyeberangi perbatasan daripada kebijakan perlindungan kita bergerak.

FAQ

Mengapa sekolah di Sarawak, Malaysia, ditutup akibat kabut asap pada Agustus 2026?
Indeks Polusi Udara atau API di Serian, Sarawak, menembus angka 200 pada 12 Agustus 2026, masuk kategori sangat tidak sehat. Sesuai National Haze Action Plan Malaysia, penutupan sekolah dapat dilakukan ketika API mencapai atau melewati batas tersebut guna melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik.

Apakah asap di Sarawak berasal dari kebakaran di Indonesia?
Pemantauan ASMC dan BNPB menunjukkan adanya asap dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat yang terpantau bergerak menuju wilayah Sarawak. Meski kebakaran juga terjadi di Malaysia sendiri, kontribusi asap lintas batas dari Kalimantan tercatat dalam pemantauan regional.

Bagaimana respons pemerintah daerah di Indonesia terhadap kabut asap yang berdampak pada sekolah?
Respons bervariasi. Banjarbaru menggeser jam masuk sekolah, Palangka Raya membedakan kebijakan berdasarkan jenjang pendidikan, sementara Kotawaringin Timur pada 20 Agustus menghentikan sepenuhnya pembelajaran tatap muka. Perbedaan respons ini mencerminkan belum adanya standar tindakan yang seragam berdasarkan data kualitas udara.