Summarize the post with AI
PUNGGAWANEWS, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan perintah keras kepada tiga pilar penegakan hukum dan fiskal negara untuk segera memutus mata rantai penyelundupan yang selama ini menggerogoti keuangan negara. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Kepolisian Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sasaran langsung instruksi presiden yang disampaikan dengan nada tegas di hadapan jajaran Kejaksaan Agung, Jumat (10/04/2026).
Di hadapan para pejabat tinggi negara tersebut, Prabowo tidak menyembunyikan keprihatinannya atas masih berlanjutnya kebocoran kekayaan negara akibat praktik penyelundupan yang dianggap belum tertangani secara optimal. Ia menegaskan bahwa ketiga institusi yang dipimpinnya masing-masing memiliki satuan khusus yang memang dibentuk untuk mencegah dan menindak praktik ilegal tersebut, namun kinerjanya dinilai masih harus jauh lebih ditingkatkan.
“Pekerjaan kita masih berat, perjalanan masih panjang, kebocoran masih terjadi, penyelundupan masih terjadi. Panglima TNI, Kapolri, Menteri Keuangan, anda punya lembaga-lembaga yang tugasnya adalah untuk menghentikan penyelundupan,” tegas Prabowo.
Presiden menekankan bahwa keberhasilan memberantas penyelundupan secara langsung akan berdampak pada membaiknya penerimaan negara. Selain itu, proses hukum yang tuntas terhadap para pelaku diyakini mampu memulihkan kerugian yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menguras potensi pendapatan nasional.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengapresiasi langkah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dinilai telah menunjukkan hasil nyata. Satgas tersebut berhasil menyita kembali lahan-lahan yang disalahgunakan untuk perkebunan sawit dan pertambangan ilegal, sekaligus memaksa para pelaku membayar denda administrasi sebagai bentuk pemulihan kerugian negara.
Data dari Satgas PKH mencatat total nilai aset lahan hutan yang berhasil disita beserta denda yang dijatuhkan kepada perusahaan-perusahaan nakal mencapai angka fantastis, yakni Rp371 triliun atau setara dengan sekitar 10 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Prabowo menegaskan bahwa dana hasil penyitaan tersebut bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan sumber daya nyata yang bisa segera dialihkan untuk membiayai berbagai program strategis yang langsung dirasakan rakyat. Mulai dari renovasi sekolah yang rusak, percepatan digitalisasi pendidikan, pembangunan jembatan dan infrastruktur, hingga berbagai kebutuhan pembangunan lainnya yang selama ini tertunda.
Dengan pernyataan keras ini, Prabowo mengirimkan sinyal yang tak bisa diabaikan: toleransi terhadap penyelundupan dan segala bentuk kebocoran keuangan negara sudah berakhir, dan setiap institusi negara dituntut memberikan kinerja terbaik atau bersiap menghadapi konsekuensinya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.