Diskusi di Hambalang kali ini juga menyentuh isu akuntabilitas anggaran yang berorientasi pada hasil. Ini sejalan dengan tekanan global terhadap pemerintahan di negara berkembang untuk membuktikan bahwa belanja publik benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan, bukan terserap di tengah birokrasi yang berlapis.
Langkah Prabowo membangun mekanisme evaluasi rutin bersama PPATK dinilai sebagai terobosan dalam sistem pengawasan keuangan. Presiden tidak menunggu laporan dari bawah — ia menjemput informasi langsung dari lembaga yang memiliki akses terhadap data transaksi keuangan secara real-time.
Pemerintah tampaknya berkalkulasi bahwa pencegahan kebocoran anggaran jauh lebih efisien daripada penindakan setelah kerugian negara terjadi. Dan forum rutin bulanan seperti ini adalah bentuk konkret dari pendekatan tersebut.
Dalam konteks politik yang lebih luas, pertemuan ini juga memperkuat posisi Prabowo sebagai kepala negara yang aktif terlibat dalam pengawasan internal, bukan hanya pengambil kebijakan makro. Di tengah berbagai tantangan fiskal dan sosial yang dihadapi Indonesia, gestur seperti ini memiliki bobot simbolis sekaligus substantif yang tidak bisa diabaikan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.