PALEMBANG, PUNGGAWANEWS – Belum genap 24 jam meninggalkan Riau, Presiden Prabowo Subianto sudah mendarat di Palembang dengan satu misi yang sama: memadamkan api yang terus melahap lahan-lahan Sumatera. Bedanya, kali ini skalanya jauh lebih mengkhawatirkan.
Pada Senin, 24 Agustus 2026, Presiden langsung memimpin rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Posko Utama Satgas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan. Tak ada jeda wisata, tak ada seremoni penyambutan yang panjang. Prabowo tiba, duduk, dan langsung meminta laporan.
Data yang menunggu di meja rapat itu tidak ramah. Hingga 23 Agustus 2026, tercatat 12.956 titik panas tersebar di seluruh wilayah Sumatera Selatan, dengan luas lahan terbakar mencapai 1.926 hektare. Angka yang, jika dibentangkan, kira-kira seluas dua kali lebih besar dari kawasan Kota Banda Aceh.
Sumatera Selatan memang bukan baru dalam drama tahunan karhutla nasional. Provinsi dengan hamparan gambut yang luas ini selalu menjadi salah satu titik rawan setiap musim kemarau tiba. Namun tahun ini, intensitas hotspot yang muncul dalam waktu singkat membuat pemerintah pusat merasa perlu turun tangan langsung—bukan sekadar mengirim surat edaran.
Prabowo tidak datang dengan tangan kosong. Dalam rapat tersebut, ia memastikan serangkaian dukungan konkret telah dan akan segera dikerahkan ke lapangan. Dua helikopter patroli dan enam helikopter water bombing sudah disiagakan untuk menjangkau titik-titik api yang sulit diakses jalur darat.
Selain armada udara, pemerintah juga mengirimkan 20 unit ekskavator untuk membuka jalur dan membangun sekat bakar di kawasan gambut. Personel yang dikerahkan pun tidak tanggung-tanggung: 11.567 orang dari berbagai unsur, mulai TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, hingga relawan masyarakat, siap bergerak di lapangan.
Yang menarik—dan sedikit menggelitik nalar—adalah salah satu inovasi yang turut diumumkan dalam rapat tersebut: pengembangan bahan pemadam api berbahan baku ubi atau singkong. Di tengah kepulan asap dan krisis lahan gambut yang sudah menahun, Indonesia rupanya menemukan secercah harapan dari umbi-umbian. Apakah ini terobosan jenius atau sekadar akal-akalan darurat, waktu yang akan menjawab.
Inovasi itu tentu tidak bisa berdiri sendiri. Prabowo juga memerintahkan penguatan infrastruktur jangka panjang di kawasan gambut, termasuk memperbanyak sumur bor, embung, dan kanal. Tiga kata itu—sumur bor, embung, kanal—sudah sering terdengar dalam setiap rapat karhutla selama bertahun-tahun. Pertanyaannya hanya satu: apakah kali ini realisasinya akan mengikuti janji?
Untuk urusan sosialisasi dan edukasi masyarakat, pemerintah menyiapkan 1.000 perwira TNI dan Polri yang akan diterjunkan ke pelosok desa. Mereka bertugas menjelaskan bahaya membakar lahan sekaligus mendorong kesadaran warga untuk melaporkan titik api sedini mungkin. Pendekatan berbasis komunitas ini diharapkan memutus mata rantai membuka lahan dengan cara membakar yang masih menjadi biang keladi utama karhutla setiap tahun.
Presiden dengan tegas meminta seluruh jajaran untuk bergerak cepat dan tidak berhenti pada tahap pemadaman semata. Evaluasi lapangan harus dilakukan secara berkala, kebutuhan tambahan harus segera dipenuhi, dan koordinasi antarinstansi tidak boleh terputus hanya karena api di satu titik sudah padam.
“Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman,” demikian inti arahan Prabowo dalam rapat tersebut. Sebuah kalimat yang terdengar masuk akal dan mulia—asalkan tidak berhenti menjadi retorika begitu kamera-kamera televisi sudah angkat kaki dari Palembang.
Perjalanan Prabowo dari Riau ke Sumatera Selatan dalam satu rentang waktu yang sangat singkat ini memang mengirimkan sinyal yang jelas: pemerintah pusat serius merespons ancaman karhutla yang makin meluas. Meski begitu, sinyal saja tidak cukup untuk memadamkan api yang sudah membakar hampir dua ribu hektare lahan.
Yang dibutuhkan masyarakat Sumatera Selatan—dan jutaan warga yang menghirup udara dari asap yang sama—bukan sekadar kehadiran fisik presiden di posko darurat. Mereka butuh sistem peringatan dini yang andal, penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku pembakaran, dan solusi permanen atas konflik tata guna lahan gambut yang sudah berlarut-larut.
Karhutla bukan semata bencana alam. Ia adalah bencana tata kelola yang terus berulang karena akar masalahnya belum pernah benar-benar disentuh. Selama singkong masih perlu diolah menjadi bahan pemadam dan personel masih perlu dikirim setiap tahun dengan jumlah yang terus bertambah, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar “rapat koordinasi” jelas sedang dilewatkan.
Satu hal yang pasti: api di Sumatera Selatan tidak menunggu rapat selesai. Ia terus membakar, satu hektare demi satu hektare, sementara angka 12.956 hotspot itu masih terus bergerak.
FAQ
Berapa luas lahan yang terbakar di Sumatera Selatan hingga 23 Agustus 2026?
Hingga 23 Agustus 2026, luas lahan terbakar di Sumatera Selatan mencapai 1.926 hektare dengan 12.956 titik panas yang terdeteksi.
Apa saja langkah konkret pemerintah dalam menangani karhutla di Sumatera Selatan?
Pemerintah mengerahkan 8 helikopter, 20 ekskavator, dan 11.567 personel gabungan, sekaligus mengembangkan bahan pemadam berbahan singkong dan memperkuat infrastruktur gambut seperti sumur bor dan embung.
Mengapa Sumatera Selatan selalu menjadi daerah rawan karhutla setiap tahun?
Sumatera Selatan memiliki hamparan lahan gambut yang luas dan rentan terbakar, diperparah oleh praktik pembukaan lahan dengan cara membakar yang masih berlangsung di banyak wilayah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.