JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Tidak ada lagi ruang untuk kompromi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan hal itu dengan nada keras di hadapan jajaran menteri dan kepala lembaga negara—sebuah sinyal bahwa pemerintah mulai kehilangan kesabaran menghadapi tiga bencana sekaligus yang menghantam Indonesia dalam waktu bersamaan.
Rabu sore, 16 September 2026, Presiden Prabowo memimpin langsung rapat virtual dari Istana Merdeka, Jakarta. Di layar yang sama, duduk barisan pejabat tinggi negara: dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga para kepala BNPB, BMKG, dan Basarnas. Agenda rapat bukan satu—melainkan tiga krisis nasional yang sedang berjalan bersamaan.
Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatra menjadi sorotan paling tajam. Prabowo tak sekadar meminta laporan—ia mengeluarkan perintah yang terdengar seperti ultimatum. Tidak boleh ada lagi pembakaran hutan dan lahan dengan alasan apa pun. Titik.
Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan fakta yang mencengangkan di forum tersebut: lebih dari 95 korporasi telah teridentifikasi melanggar aturan terkait karhutla. Angka itu bukan sekadar statistik—ia adalah cermin dari lemahnya penegakan hukum yang sudah berlangsung bertahun-tahun, dan kini Presiden tampaknya tidak ingin menoleransi pengulangan yang sama.
Presiden memerintahkan agar penindakan dilakukan tegas terhadap setiap pihak yang terbukti melakukan atau lalai mencegah pembakaran. Bukan hanya pelaku langsung, tapi juga mereka yang seharusnya bertindak namun memilih diam.
Lebih jauh, Prabowo menyasar akar masalah yang selama ini luput dari perhatian serius: regulasi di tingkat daerah. Ia secara eksplisit melarang keras keberadaan peraturan daerah yang memperbolehkan pembukaan lahan dengan cara membakar—bahkan jika peraturan itu telah mendapat izin dari kepala daerah. Artinya, tidak ada celah legal yang bisa dijadikan tameng oleh siapa pun.
Untuk jangka panjang, Presiden mendorong penerapan pengolahan lahan tanpa bakar secara masif. Pemerintah diminta menyediakan alat dan pendampingan langsung bagi masyarakat yang selama ini mengandalkan api sebagai cara paling murah membuka lahan. Pendekatan ini mengakui bahwa masalah karhutla bukan semata soal niat jahat korporasi—ada juga petani kecil yang tidak punya pilihan lain.
Di tengah kepulan asap dari Kalimantan dan Sumatra, kabar duka datang dari lautan. Kapal Motor Penumpang KMP Virgo Transport 8 mengalami di Laut Jawa, sementara delapan orang dilaporkan hilang di perairan Selat Sunda—termasuk lima jurnalis yang tengah bertugas. Dua insiden laut dalam waktu berdekatan ini menambah beban krisis yang sudah berat.
Presiden memerintahkan agar operasi pencarian dan pertolongan terhadap seluruh korban dimaksimalkan tanpa penundaan. Basarnas dan TNI diminta bergerak cepat, tidak menunggu kondisi ideal.
Kepada Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Prabowo memberikan instruksi khusus: komunikasi dengan keluarga korban tidak boleh terputus. Hak-hak keluarga korban harus dipenuhi, dan investigasi atas kapal harus dilakukan secara mendalam serta objektif—bukan formalitas. Tekanan dari orang nomor satu di republik ini jelas: tidak ada pejabat yang boleh sembunyi di balik prosedur birokrasi ketika nyawa manusia menjadi taruhannya.
Satu lagi bencana menutup agenda rapat yang padat itu: gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Wilayah yang sudah akrab dengan guncangan bumi ini kembali harus menanggung kerusakan yang membutuhkan respons cepat dari negara.
Prabowo memerintahkan percepatan penanganan pascagempa, mencakup penyaluran bantuan stimulan, penyediaan hunian sementara bagi warga yang kehilangan rumah, hingga rencana pembangunan kembali permukiman yang terdampak. Tidak cukup hanya mengirim bantuan—pemerintah diminta hadir dalam proses pemulihan hingga masyarakat benar-benar kembali ke kondisi layak.
Rapat itu juga dihadiri Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, yang wilayahnya menjadi salah satu episentrum karhutla. Kehadiran gubernur dalam forum setinggi itu menunjukkan bahwa koordinasi pusat-daerah sedang diperketat—setidaknya dalam forum resmi.
Di penghujung rapat, Prabowo merangkum satu prinsip yang ia tekankan kepada seluruh jajaran: pemerintah harus hadir dengan respons cepat, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi agar persoalan serupa tidak terus berulang. Kalimat itu terdengar familiar—karena sudah sering diucapkan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Bedanya, kali ini ada nama 95 korporasi yang menunggu proses hukum.
Yang menjadi pertanyaan publik kini bukan apakah perintah itu dikeluarkan—melainkan apakah perintah itu benar-benar akan dijalankan. Indonesia sudah terlalu sering menyaksikan rapat darurat yang berakhir sebagai seremoni, sementara asap kembali mengepul musim berikutnya.
Kali ini, dengan angka 95 korporasi tersangkut, ujian sesungguhnya bukan di ruang rapat Istana—melainkan di ruang sidang pengadilan dan di kebun-kebun yang selama ini bebas dibakar tanpa konsekuensi.
FAQ
Apa saja yang dibahas dalam rapat virtual Presiden Prabowo pada 16 September 2026?
Rapat membahas tiga isu utama: penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatra, pencarian korban KMP Virgo Transport 8 di Laut Jawa serta delapan orang hilang di Selat Sunda termasuk lima jurnalis, dan percepatan pemulihan pascagempa di NTT.
Mengapa Presiden melarang peraturan daerah yang mengizinkan pembakaran lahan?
Karena regulasi semacam itu selama ini menjadi celah hukum yang dimanfaatkan untuk membenarkan praktik bakar lahan. Prabowo ingin memastikan tidak ada payung hukum di tingkat mana pun yang bisa melindungi pelaku pembakaran hutan.
Berapa korporasi yang dilaporkan melanggar aturan karhutla menurut Kapolri?
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut lebih dari 95 korporasi telah teridentifikasi melanggar aturan terkait kebakaran hutan dan lahan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.