Soal korupsi di tingkat daerah, Akbar mengutip catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut para elite politik daerah memotong APBD hingga 70 persen. Saat ini ada 18 bupati dan wali kota yang sedang ditangani aparat penegak hukum. Prabowo tidak membantah. Ia justru menyebut akar masalahnya ada pada biaya politik yang terlampau tinggi. Untuk menjadi bupati, seseorang bisa menghabiskan 50 miliar rupiah. Gubernur bisa dua kali lipatnya. “Bagaimana bisa mengembalikan modal kalau tidak korupsi?” ujarnya, dengan pertanyaan retoris yang menggantung pahit di udara.
Solusi yang ia tawarkan bukan sekadar penindakan. Prabowo menyebut perlunya sistem yang memangkas ongkos politik: televisi swasta wajib menyediakan waktu siaran gratis selama kampanye sebagai bentuk layanan publik, papan reklame disediakan negara dan dibagi rata antarpartai, dan saksi pemilu ditanggung negara. Model yang ia sebut mengacu pada praktik di sejumlah negara Eropa. Ia juga mengusulkan adanya kursus orientasi wajib bagi kepala daerah terpilih sebelum dilantik — agar mereka setidaknya bisa membaca laporan keuangan daerah sendiri.
Di sisi ekonomi makro, Wahyu Danil dari CNBC menyoroti pertumbuhan ekonomi yang stagnan di kisaran 5 persen dan persaingan ketat memperebutkan investasi asing Malaysia dan Vietnam. Prabowo optimistis — bahkan cenderung percaya diri. Ia menyebut realisasi investasi 2025 telah mencapai 931 triliun rupiah, membuka 2,7 juta lapangan kerja baru, dan angka ini bukan dari program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Kopdes. “Tunggu beberapa minggu ke depan, akan ada investasi masif masuk ke Indonesia,” ujarnya, sembari menahan diri untuk tidak menyebut angka sebelum ada bukti nyata.
Prof. Gema Guru Yardi menyoroti kekhawatiran para pelaku UMKM dan kelas menengah yang terhimpit. Restitusi pajak yang tertahan membuat usaha kecil tidak bisa bergerak. RUU Perampasan Aset yang multitafsir menimbulkan ketakutan di kalangan pengusaha hingga berpotensi memicu capital outflow. Prabowo mengakui tekanan itu nyata, namun menegaskan bahwa relaksasi bukan sekadar wacana — ia sudah menghapus utang jutaan orang dan meminta bank-bank untuk memberikan kemudahan cicilan. “Apa yang menguntungkan rakyat, itulah yang harus kita putuskan,” katanya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.